Cek Temuan SPPD Fiktif di DPRD, Penyidik Kejati Malut Bakal Bertandang ke Pulau Morotai

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Z Sirigar (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menjadwalkan dalam waktu dekat bakal bertandang ke Kabupaten Pulau Morotai, untuk mengecek perkembangan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut atas anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif milik anggota DPRD periode tahun 2009-2014 senilai Rp 600 juta.

“Kami akan turun ke Kabupaten Pulau Morotai untuk cek perkembangan sudah sejauh mana, kasus tersebut ada temuan dari BPK RI, kami sebagai aparat penegak hukum tetap mengacu kepada undang-undang,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Z Sirigar kepada KabarMalut, Senin (9/3/2020).

Kejati telah memberikan kesempatan kepada para oknum anggota DPRD dalam jangka waktu 60 hari untuk melakukan pengembalian anggaran yang menjadi temuan.

“Data awal yang kami dapat ada sebagian sudah mengembalikan, ada juga belum mengembalikan. Namun perkembangan terakhir ini belum kami tanya bagimana perkembangan selanjutnya,” tandasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut, terhadap anggaran DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD diduga fiktif terhadap 16 wakil rakyat. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut