TKPRD Malut dan Pemkab Halsel Bahas RDTR-PZ Kawasan Perkotaan Labuha

  • Whatsapp
Suasana pembahasan dokumen RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Labuha (Istimewa)

SOFIFI – Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) menggelar rapat pembahasan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Labuha, Kabupaten Halsel. Rapat pembahasan RDTR dan PZ berlangsung di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Rabu (11/3/2020).

Rapat dilakukan dengan mendengar persentase materi RDTR dan PZ oleh Pemkab Halsel yang kemudian akan diboboti oleh TKPRD Malut terkait substansinya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel, Helmi Surya Botutihe mengaku Halsel termasuk salah satu dari 57 kabupaten/kota di Indonesia yang dalam menyusun RDTR dan PZ memperoleh Bantuan Teknis (Bantek) dari Kementerian ATR/BPN RI, dalam rangka mendukung sistem Online Single Submission (OSS).

Ditambahkan oleh Kepala Bappelitbangda Halsel, Ramli Halsel dipilih mendapatkan Bantek dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Halsel telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial dan dengan melihat minat investasi yang sangat tinggi di Halsel.

Sementara itu, Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir yang juga selaku Ketua TKPRD Malut menyampaikan bahwa proses rekomendasi gubernur terkait dengan RDTR dan PZ Perkotaan Labuha, hendaknya dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada gilirannya akan memperoleh RDTR yang berkualitas dan bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Malut.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Malut, Yerrie Pasilia yang bertindak sebagai moderator mewakili Kepala Dinas PUPR selaku Sekretaris TKPRD Malut, pada rapat tersebut menyampaikan bahwa rekomendasi gubernur untuk RDTR dan PZ Perkotaan Labuha ini akan segera diselesaikan, mengingat target Pemkab Halsel yang menginginkan agar Perda tentang RDTR dan PZ ini bisa rampung dalam tahun ini juga.

Perli diketahui, RDTR dan PZ merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan disusun dengan tujuan agar tercipta arahan penataan ruang/mengarahkan pertumbuhan kawasan sebagai antisipasi terjadinya benturan antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang, hingga kedepannya dapat terwujud keharmonisan, kesinambungan dan intensitas penggunaan ruang.

Sebelum disusun menjadi peraturan daerah, RDTR dan PZ ini harus melewati beberapa tahapan, salah satunya adalah rekomendasi oleh Gubernur. (Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara merupakan Sekretariat dari TKPRD. (*)

Pos terkait