KPU Tunda Tahapan Pilkada, Gaji Penyelenggara Ad Hoc Ikut Ditunda

  • Whatsapp
Ketua KPU Halmahera Selatan, Darmin Hi Hasim (Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhir mengeluarkan Suara Edaran penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kita diperintahkan oleh KPU RI untuk tunda tahapan berdasarkan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020,” kata Ketua KPU Halsel, Darmin Hi Hasim saat ditemui di kantor KPU, Rabu (25/3/2020).

Menurut Darmin, edaran yang dikeluarkan KPU RI itu ditujukan kepada seluruh KPU yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 untuk menunda seluruh tahapan. Tahap yang ditunda pertama pelantikan PPS. Tapi kata Darmin,  di edaran itu ada klausul yang mengatakan jika KPU sudah melakukan persiapan untuk pelantikan maka boleh dilakukan pelantikan.

“Kemarin kita sudah lantik 249 PPS. Jadi tahapan itu kita tidak tunda, sudah selesai,” sebut Darmin.

Darmin menambahkan, tahapan berikut yang ditunda yaitu terkait dengan masa kerja PPS dan PPK, pembentukan PPDP dan pemutahiran data pemilih.

“Itu tahapan yang ditunda yang diinstruksikan KPU RI,” ujarnya.

Darmin mengatakan, ada surat edaran lagi dari KPU RI nomor 285 yang menginstruksikan kepada KPU kabupaten/kota menyesuaikan masa kerja PPS dan PPK.

“Tadi kita sudah pleno dan buat surat keputusannya untuk sementara sampai jangka waktu yang belum ditentukan itu PPS dan PPK belum bekerja,” cetusnya.

Darmin juga mengaku pihaknya mempersiapkan revisi Surat Keputusan (SK) terkait dengan masa merja PPS dan PPK. Selain revisi SK, gaji PPS dan PPK juga dibayar bulan Maret ini.

“Untuk gaji selanjutnya itu belum, masih menunggu surat edaran selanjutnya,” tutur Darmin.

Disentil penundaan tahapan Pilkada sampai pada hari pencoblosan, Darmin menyebutkan, sejauh ini KPU RI baru mengeluarkan edaran penundaan tahan Pilkada dan belum ada edaran sampai pada hari pencoblosan.

“Nanti kita lihat perkembangan kedepan, tergantung KPU RI,” tutup Darmin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasin mengaku belum menerima surat edaran dari Bawaslu RI terkait penundaan tahapan Pilkada. Kendati demikian, Kahar mengatakan tahapan pengawasan yang dilakukan jajarannya juga akan ditunda.

“Pastilah jajarannya ad hoc tetap ditunda,” ungkap Kahar.

Namun, untuk sementara masih menunggu edaran terkait kerja-kerja tehnis Panwaslu Kecamatan dan Panitian Pengawas Lapangan (PPL).

“Pada prinsipnyan, KPU sudah tunda tahapan. Kami ini mengawasi kalau tidak ada tahapan apa yang mau diawasi,” ujar Kahar.

Belum diterbitkannya edar dari Bawaslu RI terkait tehnis penundaan tahapan Pilkada yang dilakukan KPU RI ini berefek pada gaji penyelenggara ad hoc (Panwaslu Kecamatan dan PPL).

“Gaji juga ditunda, tidak keluar. Jadi intinya kami masih menunggu surat dari Bawaslu RI,” pungkas Kahar. (*)

Pos terkait