PUPR Malut Tegaskan DAK Fisik Terkontrak Tetap Berjalan Sesuai Edaran Menkeu

  • Whatsapp
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Santrani Abusama (Istimewa)

SOFIFI – Meski terjadi perubahan penganggaran akibat adanya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara (Malut) menegaskan tetap melanjutkan sejumlah program fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama program yang sudah ada kontrak sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama mengaku untuk tahun 2020 terdapat delapan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK yakni bidang jalan senilai Rp 81.018.091.000 dan bidang irigasi Rp 11.736.613.000. Untuk bidang jalan, semua kegiatan sudah ditandatangani kontrak kerjanya sehingga tidak ada penghentian. Sedangkan untuk bidang irigasi, terjadi penghentian satu kegiatan irigasi di Wayamli senilai Rp 8 miliar.

Bacaan Lainnya

“Total DAK tahun 2020 untuk bidang jalan ada 6 kegiatan senilai Rp 81.018.091.000 dan bidang irigasi Rp 11.736.613.000. Untuk bidang jalan semuanya sudah terkontrak dan sudah sesuai dengan arahan Edaran Menkeu,” kata Santrani saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2020).

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, M Izma Nur Choironi menyampaikan Surat Edaran Menkeu nomor: S-246/MK.072920 tertanggal 27 Maret 2020 dengan perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik 2020 itu, dimaksud adalah pekerjaan yang sedang dilelang dan yang akan dilelang. Sementara yang sudah berkontrak tinggal diinput ke aplikasi KPPN dengan nama aplikasinya Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), paling lambat tanggal 28 Maret 2020 pukul 04:00.

Izma mengaku, untuk Malut secara keseluruhan pada Dinas PUPR sudah lengkap dan dapat dicairkan pada minggu kedua bulan April.

“Untuk PUPR sebenarnya sudah lengkap dan bisa dicairkan di bulan April. Minggu ke dua itu sudah bisa dicairkan,” singkatnya.

Perlu diketahui, Menteri Keungan RI. Sri Mulyani menerbitkan Surat Edaran Menkeu nomor : S-246/MK.072920 tertanggal 27 Maret 2020 dengan perihal penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik tahun 2020. Surat yang bersifat segera itu ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Buapati/Walikota se-Indonesia sebagai penerima DAK Fisik, sebagai bagian dari penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19. (*)

 

Pos terkait