Percepat Dana Penanganan Covid-19, Kajati Malut Berikan Tiga Kriteria Ini untuk Dipenuhi

  • Bagikan
Kepala Kejati Maluku Utara Andi Herman (Yasim /KabarMalut)

TERNATE – Guna mempercepatan anggaran penanganan penanggulangan dan pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Maluku Utara (Malut), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Andi Herman memberikan tiga kriteria untuk dipenuhi Tim Gugus tugas Covid-19. Sebab regulasi penangan Covid-19 sudah jelas mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Bagaimana pengadaan barang dan jasa untuk penanggulanan Covid-19. Karena berbagai kemudahan dilakukan dengan tujuan jangan sampai terhambat pengadaan alat kesehatan, hanya karena proses birokrasi yang cukup panjang,” kata Andi kepada awak media di Hotel Sahit Ternate, Rabu (15/4/2020).

Andi menambahkan, kebutuhan yang sekarang diperlukan itu bisa segera terealisasi, tadi dirinya sudah berikan tiga kriteria bisa dipenuhi maka prosesnya akan berjalan dengan baik, jangan ada yang menikmati secara pribadi, kemudian kepentingan umum harus terlayani, kalau ada APD masker dan yang lain.

“Tidak ada yang dirugikan dari sesi keuangan khususnya keuangan Negara. Kalau sampai tiga ini hilang sifatnya sudah melawan hukum, “akunya

Adanya percepatan anggaran karena keadaan darurat, pihaknya tidak berpikir keadaan normal yang harus semua dipenuhi. Karena keadaan darurat perlu langkah cepat, tentu saja ada tahapan yang dilewati tetapi harus sesuai dengan regulasi dan tidak perlu lagi dengan tender.

“Bagaimana ada pengadaan alat yang tidak bisa ditunda, kalau kita proses pasti panjang. Apalagi sekarang ini kebutuhan mendesak APD serta alat kesehatan maupun kegiatan yang sifatnya mendesak seperti evakuasi dan pertolongan, semua itu harus kita percepat proses supaya tidak birokratis,” jelasnya

Pihaknya bergerak dulu dengan tiga frem tadi ini jangan sampai ada yang keluar. Selanjutnya nantiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan melakukan review, walaupun ini ada kemudahan. Walaupun ada tahapan yang tidak dilalui karena kondisi darurat, tapi regulasi memungkinkan. Namun, frem kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi harus dijaga.

“Saya menyampaikan ini karena mendengar laporan bahwa implementasi dari Tim Gugus tugas Covid-19 belum melakukan reasilasi untuk melakukan pengadaan alat kesehatan, untuk membeli alat kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanganan. Karena masih mempertimbangkan tingkat kehati-hatian dan saya berikan kemudahan tiga point tadi. Sebab, tiga point tersebut akan menghilangkan sifat melawan hukum dari sebuah tindakan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut