Tak Dilibatkan pada Proyek Penimbunan, Organda Morotai Desak DPRD Panggil Dinas Terkait

  • Bagikan
Puluhan mobil dump tuck datangi lantor DPRD Pulau ,Morotai (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Puluhan  mobil dump truck yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pulau Morotai mendatangi kantor DPRD Pulau Morotai mendesak DPRD Morotai memanggil dinas terkait pada proyek penimbunan yang diKerjakan oleh Dinas PU Pulau Morotai tanpa melibatkan Organda.

Ketua DPC Organda Pulau Morotai, Irfan Abd Rahman mengatakan kedatangannya di kantor DPRD bukan mogok kerja melainkan meminta kejelasan terkait pekerjaan proyek penimbunan yang dikerjakan oleh Dinas PU yang bertempat di depan Rumah Sakit dan tidak melibatkan Organda.

“Ini bukan mogok, tetapi kita datang ke DPRD untuk menyampaikan aduan, terkait dengan ada pekerjaan di depan Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Dinas PU, dalam arti Dinas PU mengerjakan timbunan di sana menggunakan unitnya maka kita butuh kejelasan,” ungkap Irfan ketika diwawancarai di depan Kantor DPRD Pulau Morotai, Kamis (23/4/2020).

Menurutnya, pengadaan mobil Dinas PU oleh Pemerintah Daerah  seharus pihak Organda juga dilibatkan dalam setiap pekerjaan proyek. Terutama proyeng penimpunan yang sedang dikerjakan sekarang.

“Kalaupun itu pekerjaan berupa proyek berarti Dinas PU tidak bisa mengerjakannya, sebab mobil-mobil yang berada di Dinas PU itu pekerjaan hanya berupa jalan tani,” kesalnya.

Lanjut Irfan, terkait penimbunan di depan Rumah Sakit, Organda sudah sampaikan kepada Direktur Rumah Sakit dan pihak rumah sakit beralasana pekerjaan penimbunan itu untuk pembuatan jalan Covid, akan tetapi fakta di lapangan bahwa yang ditimbun oleh Dinas PU adalah lokasi jurang yang besar itu, diluar dari jalan Covid, Jalan Covid itu dikerjakan oleh PT Labrosko dan itu tidak masalah.

“Untuk itu kita datang ke DPRD hanya mau memastikan, dan DPRD memanggil Dinas Terkait, untuk kita bicarakan bersama-sama bagaimana solusinya pembagian yang jelas dan proyak seperti apa yang bisa dikerjakan oleh Dinas PU dan mana yang bisa dilibatkan Organda,” tuturnya.

Selain itu, kata Irfan, pihaknya sudah bertemu dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Nona Duwila dan Anggota DPRD Richard Samatara secara non formal dan Sekwan meminta Organda memasukan surat resmi agar nanti diagendakan oleh pimpinan, Irfan berjanji Senin (28/4) akan dibuatkan surat ke DPRD untuk memediasi dan memanggil Instansi terkait dan juga Pertamina karena ada indikasi penimbunan BBM oleh beberapa pimpinan SPBU.

“Sebelum Covid-19 juga seluruh proyak yang dikerjakan oleh perusahaan besar yang memiliki unit sehingga unit Organda nyaris nganggur, kalaupun dilibatkan itu hanya unit perusahaan yang tidak mampu menanganinya, maka kita berkenginan dengan DPRD,  pekerjaan apapun yang berbau proyek Pemerintah Daerah baik sumber anggarannya dari DAK, DAU harus dilibatkan Organda minimal 1 atau 2 unit bisa masuk,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut