Ganti Rugi Tanaman dan Lahan Belum Dibayar, Warga Waikoka Tagih Janji Pemda Pulau Taliabu

  • Bagikan
Pengusuran pembukaan badan jalan lintas Taliabu (Istimewa)

BOBONG – Janji Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, untuk menyelesaikan ganti rugi tanama serta lahan warga yang terkena penggusuran pembukaan badan jalan lintas Pulau Taliabu paling lambat bulan Maret 2020 sudah terbayar. Namun hingga memasuki akhir bulan April, janji tersebut belum juga dilaksanakan.

Warga Desa Waikoko Kecamatan Taliabu Timur Selatan, menagih janji Pemda Pulau Taliabu yang belum terlaksana. Warga meminta kejelasan Pemda terkait ganti rugi yang dijanjikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Pulau Taliabu, Moh Amrul Badal beberapa waktu lalu.

“Waktu itu sekitar bulan Januari Kepala Bagian Pemerintahan, Moh Amrul Badal dan sejumlah stafnya dan orang pertanahan mereka turun ke desa kami lalu lakukan pertemuan singkat dengan warga pemilik lahan, dalam pertemuan itu pak Kabag Pemerintahan bilang kami akan usahakan proses ganti rugi tanaman bapak-bapak ini di bulan Maret, itu paling lambat dan kami akan usahakan itu,” ungkap salah satu warga Desa Waikoka, Ridwan sambil meniru perkataan Kabag Tata Pemerintahan, kepada KabarMalut, Senin (27/4/2020).

Pada pertemuan kala itu, lanjut Ridwan, Pemda menjanjikan pihak Pertanahan sudah melakukan mengukur lahan untuk pembuatan peta bidang, maka Tim Aprisal langsung menghitung harga ganti rugi dan akan dibayarakan via rekening masing-masing warga.

“Karena pembuatan peta bidang ini juga bagian dari tahapan proses ganti rugi, nanti setelah proses pembuatan peta bidang ini selesai baru nanti Tim Aprisal turun hitung harga tanaman, setelah itu baru dibayar lewat rekening, jadi mereka minta kami buka rekening dengan alasan akan upayakan di bulan Maret ini semua sudah terbayar,” terangnya.

Ridwan mengaku warga berharap Pemda Pulau Taliabu dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Pulau Taliabu, untuk segara lakukan proses ganti rugi lahan di wilayah Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Jika masih dilakukan penundaan pembayaran, maka Pemda harus menyampaikan ke warga agar bisa diketahui.

“Kami pun tahu bahwa saat ini pemerintah dan masyarakat semua di perhadapkan dengan kondisi pademi Corona virus, tapi paling tidak mereka juga harus memberitahukan pada masyarakat terkait tindak lanjut ganti rugi tanaman warga itu sudah sejauh mana, biar masyarakat pun tahu dan tidak bertanya-tanya,” tuturnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pulau Taliabu, Moh Amrul Badal belum bisa dikonfirmasi, no handphone miliknya ketika dihubungi  tidak aktif atau berada di luar jangkauan. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut