Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Haltim Ditahan Polisi

  • Bagikan
Mantan Kades Majiko Tongone, SM saat ditahan Polisi (Istimewa)

MABA – Seorang mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, ditahan Polisi atas kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Pria bernisial SM ini sebelumnya menjabat sebagai Kades Majiko Tongone, Kecamatan Wasile Utara, namun dimasa kepemimpinanya, diduga telah menyelewengkan anggaran DD dan ADD yang merugina negara sebesar Rp 186.829.300.

Kapolres Haltim, AKBP Mikael P Sitanggang melalui  Kasubag Humas IPTU Jufri Adam mengatakan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang dikantongi penyidik Satreskrim dalam penyidikan, maka SM resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran DD dan ADD tahun 2017.

“Tersangka  mengajukan  dan mencaikan anggaran DD dan ADD sebesar Rp 1.287.763.000, ketika anggaran tersebut dicaikan tersangka sendiri yang mengelolah anggaran tanpa melibatkan Bendahara dan Sekertaris Desa serta tersangka sendiri yang membuat pertanggung jawaban dan memalsukan tanda tangan yang ada pada pertanggung jawaban DD dan ADD 2017,” kata Jufri dalam keterangan tertulis yang diterima KabarMalut, Rabu (6/5/2020).

Penyalahgunaan anggaran yang dilakukan tersangka antara lain, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat, operasional RT/RW, perjalan dinas, makan rapat, makan minum kegiatan PKK , perawatan kendaraan bermotor, operasional kantor desa, BBM operasional kantor desa, pembangunan teras masjid, pembanguna teras masjid lanjutan, satu unit mesin yanmar, BUMDes, rompong dua unit, pembangunan saluran irigasi, operasional kantor, upah kerja pembangunan saluran air bersih (sumur boor), upah kerja penggalian saluran irigasi dan belanja ATK serta foto copy.

“Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka terdapat kerugian negara sebesar Rp 186.829.300. Untuk tersangka  SM penyidik langsung melakukan penahanan di rumah tahanan Polres Haltim,” terangnya.

Polisi menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1), subsider pasal 3, lebih subsider pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut