Dinas PUPR Malut Gelar Rapat Singkronisasi Penyiapan SK Gubernur tentang Permen PUPR 14/2020

  • Whatsapp
Dinas PUPR Malut Gelar Rapat Singkronisasi Penyiapan SK Gubernur tentang Permen PUPR 14/2020 (Istimewa)

SOFIFI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar rapat sinkronisasi draf penyiapan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba tentang Permen PUPR nomor 14 tahun 2002.

Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Risman Iriyanto Djafar mengatakan rapat sinkronisasi ini lebih difokuskan pada pasal 50 dan pasal 58 yang mengatur tentang penambahan persyaratan dan persetujuan metode evaluasi sistem nilai maupun ambang batas.

“Dalam pasal 50 dan pasal 58, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi jasa konstruksi dan pejabat tinggi pratama yang membidangi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan pengawasan,” kata Iriyanto usai Rapat Singkronisasi di Hotel Grand Tabona, Jumat (19/6/2020).

Rapat sinronisasi, lanjut Iriyanto, melibatkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI),  Inspektorat dan Biro Hukum itu menghasilkan beberapa poin yang akan ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Permen PUPR nomor 14 tahun 2020.

“Ini sifatnya  mendesak,  karena ada teman-teman PPK dari OPD yang akan melaksanakan tender. Untuk menambahkan persyaratan harus melalui mekanisme yang ditetapkan dalam keputusan gubernur tersebut,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD IAPI Malut, Iksan M Saleh menjelaskan, maksud pasal 50 dan pasal 58 pada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 itu untuk menjaga agar tidak terjadi penambahan persyaratan.

“Kalau kita lihat Permen PUPR yang lama tidak diatur secara spesifik terkait dengan penambahan persyaratan teknis,” ucapnya.

Iksan mengaku terdapat beberapa perubahan dari Permen lama ke Permen 14 tahun 2020, salah satunya yaitu kualifikasi pekerja bagi perusahaan pemenang tender. Misalnya ada paket yang nilainya Rp 400 juta atau Rp 500 juta, Permen lama personilnya bisa sampai 7 orang, mulai dari SKT pengecatan, SKT plafon dan seterusnya.

Namun di Permen baru (Permen nomor 14) tidak seperti itu lagi atau tedapat perbedaan. Pada Permen baru kualifikasi paket kecil hanya cukup 2 orang, jabatan pelaksana dan K3 kontruksi.

“Kemudian untuk menengah penyedia dengan kualifikasi menengah dan besar maksimalnya 4 orang, manager, pelaksana proyek, manajer teknis dan manajer atau ahli K3 kontruksi. Namun kalau untuk manajer teknis diperbolehkan tambah lebih dari satu,” sebutnya.

Permen PUPR yang baru, menurut Iksan, memberikan ruang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melihat lingkup atau cakupan pekerjaan, misalnya pemenuhan pekerja di lokasi pekerjaan.

“Tetapi harus ada persetujuan oleh dua pimpinan tinggi prtama yang membidangi teknis, dalam hal ini Dinas PUPR dan Inspektorat. Kalau ada surat persetujuan ini baru persyaratan itu bisa diakui, minimal salah satunya atau keduanya juga boleh.  Penambahan persyaratan tidak diakui kalau tidak ada persetujuan,” pungkasnya.

Selain penambahan persyaratan, juga ada penambahan yang sama untuk penawaran teknis. Penambahan penawaran teknis itu kualifikasi penyedia salah satunya. (Adv/*)

Pos terkait