Pembangunan Ruko Nelayan Mangkrak, Kepala DKP Malut Dilaporkan ke Kejati

  • Whatsapp
Kantor Kejati Maluku Utara (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), Buyung Radjiloen dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air Malut.

Laporan tersebut terkait kasus pembangunan ruko nelayan di Pelabuhan Perikanan Panamboang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) senilai Rp 4,9 miliar tahun 2017 yang mangkrak dan tak selesai hingga kini.

Ketua LBH Pembela Tanah Air Malut, Sudarso Wahid mengatakan pembangunan ruko nelayan yang terletak di Desa Panamboang sejak tahun anggaran 2017 itu mangkrak sehingga tak kunjung selesai. Sebab diduga terjadi korupsi pada anggaran bangunan tersebut.

“Pembangunan ruko nelayan ini direalisasikan oleh DKP Malut tetapi hingga sekarang belum selesai karena dilapangan ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi sehingga pembangunanya belum selesai,” kata Sudarso kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Sudarso menunturkan untuk pekerjaan ruko nelayan itu sudah dikerjakan hampir 50 persen dengan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar masa kontrak tahun 2017 tetapi hingga sekarang belum selesai.

“Untuk itu saya sudah buat laporan ke Kejati Malut yang ditujukan kepada Kadis DKP Malut dan Ketua PKK,” katanya.

Lebih lanjut, aduanya laporanya sudah dimasukan di Kejati menunggu pihak kejaksaan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan soal laporan yang telah dimasukan.

“Saya berharap pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera melakukan proses penyelidikan atas kasus yang sudah dilaporkan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga mengatakan untuk laporan tersebut memang sudah diterima dari Ketua LBH Pembela Tanah Air Malut.

“Iya laporanya sudah saya terima, selanjutnya akan dipelajari lebih lanjut,” singkatnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Buyung Radjiloen (Istimewa)

Terpisah, Kepala DKP Malut, Buyung Radjiloen saat dikonfirmasi terkait laporan LBH Pembela Tanah Air membantah adanya indikasi korupsi proyek pembangunan ruko tersebut. Buyung justeru pertanyakan ke pihak pelapor dimana unsur korupsinya kalau progress fisik melebihi yang dibayar.

“Terhadap laporan adanya dugaan korupsi pada pelaksaaan proyek ini kami jelas membantah, karena kalau mau jujur sebenarnya yang rugi adalah pihak ketiga, mereka sudah melakukan kewajiban mereka dengan progress pekerjaan yang melebihi, sementara kami sebagai penyedia jasa tidak memenuhi hak mereka dan karena alasan defisit anggaran hak meraka baru dapat kami penuhi pada tahun 2018,” ungkap Buyung.

Buyung menjelaskan secara rinci akibat mangkraknya proyek ruko nelayan itu, diawali dengan penganggaran APBD tahun 2017 senilai sebesar Rp 5.778.000.000 dan dikerjakan PT TAT. Atas kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar 20 persen atau senilai Rp 1.155.600.000 sebagai uang muka pekerjaan.

Secara fisik pekerjaan pembangunan ruko ini terus berjalan dan kemudian berdasarkan progress pekerjaan di lapangan PPK telah mengajukan pembayaran termin ke 2, namun tidak dapat cair karena tidak tersedianya dana di Kas Daerah akibat defisit anggaran APBD tahun 2017. Akibat adanya selisih antara progress pekerjaan dan dengan kemampuan bayar mengakibatkan sisa pembayaran termin yang tidak terbayar di tahun 2017 kemudian harus masuk sebagai nilai hutang tahun 2018.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK, Inspektorat dan DKP Malut bulan Maret 2018, progress pekerjaan dilapangan tidak dapat diselesaian, sementara progres pekerjaan baru mencapai 51,04 persen. Dengan pertimbangan karena kemampuan modal pihak ketiga yang terbebani akibat tidak terealisasinya pembayaran termin sesuai kontrak dan agar tidak terjadi selisih dalam pengakuan nilai hutang, maka antara PT TAT dan DKP Malut telah sepakat untuk menghentikan pekerjaan (putus kontrak) dan melakukan perhitungan terakhir progress pekerjaan sebesar Rp 2.949.091.200  atau 51,04 persen,” tegasnya.

Menurut Buyung, terhambatnya pembangunan ruko ini terjadi akibat defisit anggaran 2017 sehingga pembayaran termin yang harusnya menjadi hak pihak ketiga tidak dapat direalisasi oleh DKP akibat tidak tersedianya dana pada kas daerah. Karena itu kekurangan pembayaran berdasarkan progress pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PT TAT baru dapat direalisasi pada pembayaran hutang pada tahun 2018.

“Jadi tidak benar kalau pembangunan ruko ini sengaja dibiarkan mangkrak karena saat ini salah satu fokus DKP adalah memanfaatkan berbagai sumber potensi untuk didorong sebagai sumber PAD kita,” kata Buyung.

Meski begitu, sebagai aparatur negara Buyung mengaku tidak keberatan terhadap laporan masyarakat. karena ini menjadi upaya pengawasan dan kontrol yang perlu dilakukan terhadap semua kegiatan pembangunan di Malut.

“Sebagai warga negara yang taat hukum secara pribadi kami siap jika dimintai keterangan dan kami sangat menghargai  proses hukum atas pelaporan ini. Sebagai kepala dinas dan sebagai objek yang dilaporkan masalah ini kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum saja,” pungkasnya. (*)

Pos terkait