Kejati Mulai Kaji Laporan Dugaan Korupsi Proyek Ruko Nelayan di Halsel

  • Whatsapp
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mulai kaji laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruko nelayan di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Proyek milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut itu dikerjakan sejak tahun 2017, namun mangkrak dan tak kunjung selesai hingga kini.

“Laporan tersebut sudah kami terima, namun sekarang dipelajari (kaji) dulu,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2020).

Richard mengaku sebelum dilakukan penyelidikan, penyidik terlebih dahulu mengkaji setiap laporan yang diterima termasuk laporan yang mengarak ke Kepala DKP Malut, Buyung Radjiloen ini. Jika memenuhi unsur maka oleh pimpinan bakal didisposisikan untuk dilakukan penyelidikan.

“Dikaji dulu, jika memenuhi unsur maka langsung didisposisikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelidikan,” terangnya.

Kejati Malut tetap komitmen pada pemberantasan korupsi, sehingga tidak tebang pilih menindak lanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kasus korupsi inikan kami juga sudah ada tekanan dari pusat untuk segera tindak lanjuti, menyelamatkan uang negara,” pungkasnya. (*)

Pos terkait