Diduga Bemasalah, PB-HIPPMAMORO Desak Penegak Hukum Selidiki Anggaran Covid-19 Pulau Morotai

  • Bagikan
PB-HIPPMAMORO ketiga menggelar aksi di depan Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Yasim/KabarMalut).

TERNATE – Pengelolaan anggaran penanganan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, diduga bermasalah. Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki anggaran Covid-19 senilai Rp 57 miliar itu.

Dengan mengunakan mobil Pick Up dilengkapi dengan sound sysistem, PB-HIPPMAMORO menggelar aksi unjuk rasama ke kantor Polda dan Kejati meminta kedua lembagai segera membentuk tim untuk menyelidiki anggaran Covid-19 Pulau Morotai. Sementara di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, massa mendesak agar melakukan audit investigasi atas anggaran yang dikucul Pemda Pulau Morotai dalam penanganan Covid-19 ini.

Kordinator Aksi, Fijai Ali mengatakan Pemda Pulau Morotai bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, selama ini menutupi pengelolaan anggaran sebesar Rp 57 miliar ini. Ini terbukti dengan carut-marut pelaksanaan karantina yang tak kunjung selesai, mulai dari pelayanan pasien, keterbukaan data pasien, makan minum, dan pemakaian anggaran.

“Sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali. Itu artinya PB HIPPMAMORO mengganggap kepala daerah gagal dalam melakukan kebijakan kekarantinaan dan terkesan selalu menutup-nutupi anggaran penanganan Covid-l9,” ungkap Fijai di depan Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Jumat (17/7/2020).

Fijai menunturkan Pemda dan Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar dari Rp 57 miliar yang dialokasikan. Hanya saja, lanjut Fjai, dalam pemakian anggaran tidak dipublikasikan rinciannya.

“Anehnya ketika pihak Tim Pansus DPRD sebagai fungsi pengawasan, memangil TPAD untuk meminta penggunaan anggaran penanganan covid-19, akan tetapi bupati tidak mengizinkan untuk memberitahukan penggunaan angaran Covid-19,” tegasnya.

PB HIPPMAMORO mendesak Polda dan Kejati Maluku Utara segera menyelidiki anggaran Covid-19 yang diduga merugikan masyarakat Pulau Morotai tersebut.

“Kami mendesak  Polda dan Kejati segerah melakukan penyelidikan pengunaan angaran Covid-19 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar RP 57 miliar ini,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut