Kejati Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pajak di Samsat Halsel dan Haltim

  • Bagikan
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pajak kendaraan tahun 2015 di kantor Samsat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Samsat Kaputan Halmahera Timur (Haltim), kini ada titik terang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menjadwalkan dalam waktu dekat segera menetapkan pelaku yang harus bertanggung jawab sebagai tersangka.

“Dalam waktu dekat kami akan gelar perkara penetapan tersangka dari kasus Samsat Halsel dan Haltim,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, M Irwan Datuiding saat rilis di acaea peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HAB) ke-60 tahun, Rabu (22/7/2020).

Selain kasus pajak kendaraan di dua kantor Samsat, Datuiding mengaku pihaknya juga kini terus mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kapal Nautika di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut. Hanya saja dengan adanya pandemi virus corona, maka penyelidik mengalami kendala dalam permintaan klarifikasi terhadap sejumlah pihak.

“Hambatannya karena masih dalam situasi Covid-19 sehingga saksi yang kami undang masih terbatas sekali,” ujar.

Ia menambahkan, jika bukti-bukti saat penyelidikan telah terpenuhi, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Kami bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Diketahui, pengusutan terhadap dugaan penyimpagan dana pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Samsat Halsel itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, total kerugian negara dari perkara tersebut diperkirakan senilai Rp 335 juta.

Sedangkan untuk kasus pajak Samsat Haltim, dalam audit BPK disebutkan, hasil pemeriksaan menemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB oleh pihak dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 166 kendaraan atau senilai Rp 755.906.150.00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 651.571.250 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah.

Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp 104.334.900 merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar pada UPTB Samsat namun tidak melakukan penyetoran PKB dan BBN-KB. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut