Diperiksa Jaksa, Imran: Pembayaran Itu Saya tidak Tahu

  • Whatsapp
Mantan Kepala Dikbud Maluku Utara, Imran Yakub usai menjalani pemeriksaan di Kejati (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Imran Yakub sekira pukul 13:30 WIT memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembuatan Kapal Nautika Penangkapan Ikan senilai Rp 7,8 miliar tahun 2019. Namun dalam pemeriksaan itu, Imran mengaku tidak mengetahui pembayaran atas proyek tersebut karena dirinya tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dikbud saat itu.

“Pembayaran itu saya tidak tahu karena waktu itu jabatanan saya sudah tidak ada, namun proses tender itu dilakukan karena di Kejati Malut ada yang namanya tim TP4D sehingga saya ajukan ke mereka untuk mempersentasikan anggaran di Dikbud tahun 2019,” ujar Imran kepada wartawan di halaman kantor Kejati Malut usai pemeriksaan, Senin (27/7/2020).

Irman menambahkan, setelah dirinya mengajukan permohonan tersebut kemudian bersama Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mempersenatsikan anggaran Dikbud sekian. Sehingga dirinya minta agar supaya proyek swakelola juga harus diawasi.

“Tetapi dari tim TP4D tidak disetujui bahwa mereka hanya ingin melakukan pengawasan menyangkut paket tender,” akunya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dikbud Malut Imran Yakub berkaitan proyek Pembuatan Kapal Nautika Penangkapan Ikan yang kini ditangani penyidik Pidsus.

“Iya tadi Imran Yakub diperiksa di ruagan pemeriksaan tindak pidana khusus Kejati Malut,” singkatnya.

Sekedar diketahui, bantuan pengadaan kapal tersebut diadakan dari Dikbud Malut melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 senilai Rp 7,8 miliar untuk SMK swasta di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama. (*)

Pos terkait