Tiga Tahun, Bawaslu Halsel Tindak 61 ASN

  • Whatsapp
Kordiv PHL Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar (Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) mencatat telah menindak sedikitnya 61 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Halsel yang diduga terlibat politik praktis.

Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan Antara Lembaga (PHL) Bawaslu Halsel, Rais Kahar menyebutkan pada tahun 2018 di memomentu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pihaknya berhasil menindak 20 ASN, 4 diantaranya merupakan pejabat eselon II. Keempat pejabat ini direkomendasikan Bawaslu Halsel ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan sanksi moral berupa pernyataan sanksi secara terbuka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Itu temuan Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti hingga selesai. 20 ASN ini putusannya sama,” kata Rais ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/7/2020).

Sementara di tahun 2019, di momentum pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu Halsel berhasil menindak 11 ASN, 2 diantaranya pejabat eselon II dengan sanksi hukum disiplin sedang. Untuk tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  tahun 2020 ini, setidaknya Bawaslu menindak 33 ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis.

“33 ASN tersebut, didominasi ASN yang menduduki jabatan Kepala Dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nurlela Muhammad, Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Adriani Rajulun, Kepala Dinas Sosial Jusmin Dahlan, Kepala Dinas Perkim-LH Ahmad Hadi, Kepala Dinas Nakertrans Fahri Nahar, Kepala BPDB Daud Jubedi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Aisa Badaruni, Kepala DPMD Bustamin Soleman, Kepala DKP Iksan Subur, Kepala DPM-PTSP Nasir Koda, Kepala Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga Abdillah Kamarullah, Sekawan DPRD Johar Danu, Kabag Pemerintahan Dahrun Samad dan Kabag Humas Mujibur Rahman,” tegasnya.

Berkas 33 ASN tersebut sudah direkomendasikan ke KASN termasuk 14 pejabat. Ke-14 pejabat ini ditindak Bawaslu ketika menghadiri pertemuan Bupati Bahrain Kasuba di beberapa desa. Dipertemuan itu, para pejabat ini berteriak yel-yel dua periode di hadapan masyarakat. Sementara Tiga diantaranya yakni Kabid Asset Etos Lajame, Arman Banjar dan Nawir Husen sudah diputuskan sanksinya yaitu sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. Ketiga ASN ini melakukan pelanggaran disiplin di media sosial.

“Rata-rata pejabat yang mendominasi,” ujar Rais.

Menurut, Rais, Bawaslu sendiri telah melakukan langkah pencegahan dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati Bahrain Kasuba, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe dan 249 Kepala Desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Rais juga menjelaskan, keterlibatan ASN dan perangkat desa akan dikenakan pidana Pemilu jika sudah ada penetapan pasangan calon.

“Bawaslu secara kelembagaan tidak main-main karena ini ada ketentuannya,” pungkas Rais. (*)

Pos terkait