Kantor Desa Pangeo Dipalang Mahasiswa

  • Whatsapp
Pitu kantor Desa Pangeo dipalang mahasiswa (Istimewa)

DARUBA – Kantor Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sekira pukul 07:30 WIT disegel oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pelajar Pangeo (IMPP) Desa Pangeo. Penyegelan diserta aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 senilai Rp 1,4 miliar.

“Kami boikot aktifitas pemerintahan desa, kami desak Camat harus datang di tempat ini, termasuk Pj Kades, untuk membuka anggaran miliaran rupiah yang dikelola oleh desa, anggaran desa itu wajib dibuka, kegiatannya juga harus terbuka biar publik tahu,” teriak Koordinator Aksi, Ridwan Soplanet di depan kantor Desa Pangeo, Rabu (12/8/2020).

Bacaan Lainnya

Massa aksi menilai pengelolaan anggaran Rp 1,4 miliar yang dilakukan Pj Kades Pangeo Roni Sumahi dan Ketua BPD Pilemon Puni diduga bermasalah, misalnya anggaran untuk program perbengkelan, tela pres, BUMDes, RTLH, rumah tunggu Puskesdes, dapur sehat serta sejumlah program lain.

“Ada yang tidak beres, makanya kantor harus dipalang hingga tuntutan ini terpenuhi,” cetusnya.

Menurutnya, anggaran desa bukan milik pribadi melainkan milik seluruh masyarakat. Dengan demikian, semua proses beranggaran harus terbuka juga untuk umum dan itu juga diamanahkan dalam Undang-Undang Desa.

Andri Hasan pendemo lainnya mendesak kepada Camat Morotai Jaya untuk segera menghadirkan Pj Kades termasuk Ketua BPD untuk membuat rapat terbuka dengan masyarakat. Selain itu juga, mendesak kepada Bupati Pulau Morotai Benny Laos untuk segera mencopot Pj Kades Pangeo termasuk Ketua BPD Pangeo.

“Kami mendesak Camat segera buat rekomendasi ke kabupaten untuk mencopot dua pejabat yakni PJ Kades dan Ketua BPD, ini harus dilakukan,” tegasnya.

Terkait persoalan ini, Pj Kades Pangeo Roni Sumahi hingga berita ini tayang belum bisa dikonfirmasi. (*)

Pos terkait