2.200 Kendaraan di Ternate tak Miliki BPKB

  • Bagikan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah Maluku Utara, Bambang Hermawan (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Sebanyak 2.200 kandaraan baik roda dua maupun empat di Kota Ternate, Maluku Utara, tercatat tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Akibatnya, proses peneribitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak pun tidak bisa dilakukan.

Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD) Malut mencatat 2.200 kandaraan tersebut beralamat di Kota Ternate. Agar penunggakan pajak tetap terbayar, BPKAD telah berkoodinasi dengan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Polda maupun Polres untuk melakukan pendataan proses ulang data-data kendaraan tersebut.

“Jika kewajibannya tidak diselesaikan, maka pelayanan administrasi pemerintahan juga akan ikut terganggu. Tidak diberikan dan itu sudah sesuai arahan dari kebijakan KPK,” ungkap Kepala BPKAD Malut, Bambang Hermawan kepada KabarMalut di Dhuafa Center Ternate, Selasa (18/8/2020).

Menurut Bambang, para pemilik kendaraan ingin membayar pajak yang ditunggak, hanya saja kendaraan mereka tidak memiliki BPKB sehingga tidak bisa dilakukan pembayara pajak dan perpanjangan STNK.

“Berdasarkan data dilapangan jika masyarakat ingin bayar pajak tapi tidak bisa karena tidak ada dasar petugas untuk menerbitkan STNK, makanya menjadi kendaraan bodong karena kenderaanya tidak ada surat-surat,” paparnya.

BPKAD sendiri bakal menyurat ke Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalah yang dihadapi guna diberikan kebijakan bisa memproses penerbitkan BPKB kendaraan tersebut.

“Saya berharap kepada masyarakat yang merasa kenderaanya belum semuanya lengkap pengurusanya agar segera untuk diurusi, karena jika tidak diurus maka akan rugi sendiri, salah satunya jika ditilang maka prosesnya akan lebih sulit,” tegasnya.

Para pemilik kendaraan yang STNK-nya belum diperpanjang, kata Bambang, akan mengalami sejumlah kendala dimulai dari pembayaran BBM secara non tunai atau cashless, bahkan dilakukan penyitaan kendaraan yang tidak memiliki BPKB.

“Namun untuk sekarang dilakukan sosialisasi terlibih dulu, salah satunya yang disampaikan di Pojok Diskusi Lantas,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, masyarakat bisa mengetahui tentang resiko apa kebijakan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk bias menerima pelayanan administrasi pemerintahan baik dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi dan pusat semuanya wajib untuk menyelesaikan kewajiban. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut