DPRD Temukan LKPJ Bupati Taliabu Tidak Sesuai LPJ

  • Bagikan
Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa ketika menyampaikan Pandangan Fraksi atas LPJ Pelaksanaan APBD 2019 (Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menemukan dokumen keuanagan daerah yang tidak sesuai antara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 dan Laporan Petanggung Jawaban (LPJ) realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Perlu kami sampaikan bahwa kami menemukan adanya kekeliruan dalam pendokumentasian data keuangan daerah sehingga pada beberapa aitem kegiatan pendapatan dan belanja kami menemukan adanya data yang tidak relefan dengan membandingkan data pendapatan dan belanja yang termuat pada laporan keterangan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada DPRD bulan April lalu serta data pendapatan dan belanja yang termuat pada dokumen Ranperda Pertanggung Jawaban APBD yang baru saja disampaikan beberapa waktu terakhir,” ungkap Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa saat menyampaikan pandangan fraksi pada sidang paripurna, Senin pekan kemarin.

Kompunen data yang dimaksud Pardi, yakni PAD sebagaimana termuat dalam LPJ pelaksaan APBD sejumlah RP 7.134.000.000, semantara pada dokumen LKPJ tercatat sebesar Rp 7.386.000.000. Kemudian total pendapatan transfer daerah ada selisih kurang lebih sebesar Rp 100.000.000.

“Kemudian lain-lain pendapatan yang sah pada dokumen pertanggung jawaban pelaksana APBD sebesar Rp 54.184.000.000, sedangkan pada dokumen LKPJ Rp 31.534.000.000. Beitu juga total pendapatan pada LPJ pelaksaan APBD adalah sebesar RP 662.000.000.000, tapi pada dokumen LKPJ tercatat sebesar Rp 639.000.000.000,” kata Pardi.

Lebih lanjut Pardi menjelaskan, pada kompunen belanja terdapat perbedaan data dalam dokumen LPJ pelaksanaan APBD yaitu pada belanja aparatur sebesar Rp 392.000.000, sedangkan pada dokumen LKPJ belanja aparatur sebesar Rp 306.000.000. Berikutnya pada belanja modal, dokumen LPJ pelaksanaan APBD sebesar Rp 230.000.000.000 dan pada dokumen LKPJ tercatat Rp 229.000.000.000.

“Sehingga total belanja pada dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebesar Rp 623.460.000.000, tetapi pada dokumen LKPJ hanya sebesar Rp 567.311.000.000,” jelasnya.

Politis Partai NasDem ini menambahkan, perbedaan-perbedaan data ini harus diperbaiki dan diklarifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini menandakan bahwa adanya pendokumentasian yang tidak teliti dan tidak bertanggung jawab. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut