Soal DD dan ADD Desa Tanjung Saleh, Pokja Bupati Desak Inspektorat Segera Audit Anggaran Bermasalah

  • Bagikan
Pokja Staf Khusus Bupati Wilayah Kerja Kecamatan Morotai Utara, (Fizri/KabarMalut)

DARUBA -Terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, yang melibatkan oleh oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai berinisial AM dan Bendahara Desa Tanjung Saleh, Muhlis Danopa. Pengelompokan Kerja (Pokja) Staf Khusus Bupati mendesak Inspektorat agar mempercepat audit atas anggaran tersebut.

Pokja Staf Khusus Bupati wilayah kerja Kecamatan Morotai Utara, Julham Ube mengatakan terkait dengan persoalan Desa Tanjung Saleh yang dibahas di DPRD beberapa hari lalu, dirinya meminta kepada Inspektorat untuk lebih cepat melakukan audit, jika hal ini dibiarkan maka bisa berimbas ke desa-desa yang lain.

“Desakan ini karena saya salah satu Pokja Bupati yang diberikan tugas oleh pimpinan untuk melakukan monev di setiap Desa Kecamatan Morotai Utara, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan SKPD yang memiliki dinas binaan di desa masing masing,” ungkap Julham kepada KabarMalut, Kamis (3/9/2020).

Menurutnya memang betul masalah ini sudah dilayani oleh pihak Inspektorat, untuk melakukan audit lebih lanjut berdasarkan aturan. Namun jangan menunda-nunda karena ini hak banyak orang, dimana ada beberapa aparatur desa yang gajinya belum terbayarkan akibat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu.

“Saya apresiasi pemerintahan bapak Bupati Beny Laos dan Wakil Bupati H Asrun Padoma, tidak mengkompromi hal-hal yang bersifat KKN, apalagi menyusahkan masyarakat akar rumput di Pulau Morotai,” tururnya.

Selaku Pokja Bupati, lanjut Julham, yang bertugas di wilayah Morotai Utara, selalu bersama Pemerintah Kecamatan Morotai Utara dalam hal ini Camat,  untuk melakukan monitoring setiap saat di setiap desa di Morotai Utara. Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apa pun.

“Semoga tidak ada lagi hal-hal yang sedemikian terjadi seperti di Desa Tanjung Saleh. Karena di pemerintahan pak Beny tak ada kata kompromi, apalagi soal tindakan yang mengindikasikan KKN dan lain-lain,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut