BPKP ‘Berhentikan’ Slamet Ak dari Kepala Inspektorat Halsel

  • Whatsapp
Sekda Halmahera Selatan, Helmi Surya Botutihe (Dahbudin/KabarMalut)

LABUHA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) RI telah mengakhiri tugas Slamet Ak yang dipekerjakan sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Slamet Ak ditarik kembali oleh BPKP sesuai surat nomor: S-1910/SU/02/2020 tertanggal 31 Agustus tahun 2020 dengan perihal, Pengakhiran Pegawai Dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Data yang diperoleh KabarMalut, surat yang ditandatangani Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto dan ditunjukkan kepada Bupati Halsel, Bahrain Kasuba ini menjelaskan ‘Memperhatikan surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera nomor: 800/682/2020 tanggal 3 Agustus 2020 hal Pengembalian Pegawai BPKP dipekerjakan, dengan kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan’.

Bacaan Lainnya

BPKP juga telah mengaktifkan kembali Slamet Ak sebagai pembina tingkat I. IV/b pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Utama di BPKP dan dapat dinyatakan aktif kembali sebagai pegawai BPKP di unit kerja BPKP terhitung sejak tanggal 7 September 2020.

Meski masa kerja Slamet Ak di BPKP dihitung sejak tanggal 7 September, namun sampai sekarang kurang lebih dua pekan, Slamet Ak masih terlihat melakukan aktifitas seperti bias sebagai Kepala Inspektorat Halsel. Hal ini dilakukan Slamet Ak karena dirinya beralasan belum menerima surat pemberitahuan pemberhentian dari Bupati Bahrain Kasuba.

“Surat pemberhentian dari Bupati belum dikeluarkan. Saya mau mekanisme itu berjalan, saya mau dikembalikan dengan baik-baik,” kata Slamet Ak ketika ditemui di kantor Inspektorat, Senin (21/9/2020).

Jika dikembalikan dengan surat pemberhentian dari Bupati, maka sudah tentu ada biaya berjalan dari Halsel sampai di Jakarta. Dihitung biaya perjalanan tiket dan akomodasi barang-barang.

“Karena saya datang juga pakai anggaran, jadi kembali juga harus dibiayailah,” tukas Slamet Ak.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Helmi Surya Botutihe ketika dikonfirmasi menjelaskan surat pemberitahuan pemberhentian Slamet Ak untuk kembali ke BPKP masih dalam proses.

“Ya sementara lagi diproses pak,” kata Helmi.

Meski surat pemberitahuan Slamet Ak masih dalam proses, Helmi menegaskan bawah Slamet Ak sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas apalagi menandatangani seluruh administrasi sejak tanggal 7 September.

“Sudah tidak bisa lagi sejak tanggal 7 September,” ujar Helmi.

Terkait dengan biaya pemulangan Slamet ke BPKP, Helmi sendiri tidak mengetahui secara pasti, sabab menyangkut dengan biaya tersebut melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan da Asset Daerah (BPKAD).

“Biaya pemulang yang bersangkutan bisa ditanya ke BPKAD,” ungka Helmi. (*)

Pos terkait