Anggaran Pilkada Halsel Diduga Disalahgunakan

  • Bagikan
Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menghabiskan dana Rp 52 miliar. Terdapat anggaran yang diduga disalahgunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seperti halnya anggaran sebesar Rp 2 miliar yang disediakan untuk menghadapi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggaran tersebut diduga disalahgunakan, sehingga untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada, KPU Halsel kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3 miliar ke Pemda.

Salah satu Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras mengaku anggaran Pilkada Halsel 2020 yang dikelola KPU patut dicurigai. Terutama soal anggaran untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada di MK yang sudah diploting sebesar Rp 2 miliar pada platform anggaran Rp 52 milliar namun habis sebelum waktunya.

“Dalih atau alasan Ketua KPU Halsel bahwa anggaran yang Rp 2 miliar yang dianggarkan sebelumnya telah dipakai habis untuk kepentingan mengganti biaya transportasi PPS dan KPPS yang datang ke Labuha untuk lakukan rapid test, ini adalah sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” ungkap Konoras kepada KabarMalut, Minggu (17/1/2021).

Dugaan penyalahgunaan anggaran ini sangat jelas, dimana KPU Halsel telah menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi sumber anggaran itu berasal APBD, maka dari aspek pertanggungjawaban keuangan tidak bisa diperuntukam lain, selain yang telah disebutkan di dalam nomenklatur yang nota bene tidak bisa diperuntukkan lain selama untuk kepentingan sesuai yang telah ditentukan di dalam pagu anggaran.

“Faktanya anggaran sebesar Rp 2 miliar yang khusus diperuntukan untuk kepentingan menghadapi gugatan ke MK sudah diperuntukan lain selain kepentingan ke MK. Sehingga menurut saya KPU telah menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, dan inilah yang disebut korupsi berjamaah,” tegasnya.

Konoras mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki persoal ini sebab sangat jelas diduga disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukannya.

“Mohon aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas anggaran ini,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut