Dipecat AHY, Ini Penjelasan Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kepsul

  • Bagikan
Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula, Ajirin Duwila (Istimewa)

SANANA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Ajirin Duwila dipecat dari jabatanya oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), karena tercatat sebagai salah satu kader Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut) yang mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara berapa waktu lalu.

Menanggapi keputusan AHY, Ajirin tidak menghiraukan dan mengaku sampai sejauh ini dia masih tercatat sebagai Ketua DPC Parati Demokrat yang resmi.

“Info pemecatan beberapa teman kader, termasuk saya, kami baru tahu dari media, sedangkan secara fisik SK pemecatan itu kami belum kantongi,” ungkap Ajirin saat dikonfirmasi KabarMalut, Senin (15/3/2021).

Ajrin juga pertanyaan alasan pemecatan terhadap dirinya. Sebab, menurut dia, Partai Demokrat versi AHY telah didemisionerkan.

“Praktis secara tidak langsung AHY tak lagi punya kewenangan untuk pecat memecat,” katanya.

Alasan Ajirin bersama sejumlah DPC ikut mendukung KLB Partai Demokrat yang telah menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum berapa waktu lalu, karena untuk memperjuangkan hak konstitusional kader di daerah. Sebab, dalam kepemimpinan AHY hak konstitusional kader dipangkas habis. Selain itu, AHY juga mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat secara sepihak tanpa melalui kongres.

“AD-ART partai tidak pernah dibahas melalui kongres, ini menyalahi Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik,” jelasnya.

Dalam AD-ART Partai Demokrat yang dihasilkan tanpa kongres itu, kata Ajirin, banyak mengamputasi hak-hak kader terutama Ketua DPC. Ajrin mencontohkan pada pasal 83 dan 85 AD-ART Partai Demokrat tentang pemilihan Ketua DPD dan Ketua DPC.

“Di pasal itu jelas mengamputasi hak-hak demokrasi kami untuk memilih dan dipilih. Karena DPD dan DPC tak lagi menggelar musyawarah untuk mengusulkan 3 nama ke DPP dan diputuskan tiga orang di DPP yakni Ketua Umum, Sekjen dan Kepala BPOKK,” terang Ajirin.

AD-ART tersebut dibilang membatasi ruang gerak para Kader di seluruh Indonesia yang hendak mencalon diri sebagai Ketua Umum.

“Ini dapat dilihat pada pasal 17 huruf (f) atau huruf (h) AD-ART yang menegaskan bahwa calon ketua umum harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi partai. Dan Ketua Majelis Tinggi tak lain adalah pak SBY sendiri,” ungkapnya.

“Jadi, kami yang dizalimi oleh dua orang ini (SBY dan AHY). Bukan mereka yang dizalimi,”tegas Ajirin. (fp/*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut