Pemda Kepsul Usul 4 Fokus Prioritas Pembangunan pada Musrembang RKPD 2020

  • Bagikan
Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes, saat menyampaikan sambutan dalam Musrembang (Fahrul/KabarMalut)

SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut), mengusulkan 4 fokus prioritas pembangunan tahun 2022 mendatang. Usulan disampaikan Bupati Kepsul Hendrata Thes dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten, Senin (5/4/2021).

Musrenbang yang berlangsung di Istana Daerah itu dihadiri semua SKPD, anggota DPRD serta Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi selaku pemateri.

Dalam sambutannya, Hendtara menyampaikan, 4 poin usulan fokus prioritas pembangunan yakni Peningkatan Sumber Daya Manusia, pemantapan tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Hendtara meminta semua SKPD dan stake holder agar berpikir terbuka, memilik visi misi kedepan, terintegrasi dan inofatif untuk mewujudkan inspirasi masyarakat melalui Musrembang RKPD ini.

“Perangkat Daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, diharapkan penyelenggara pembangunan tahun 2022 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang menjadi tantangan Pemda Sula,” kata Hendtara.

Sementara, Kapala Bappeda Kepsul, A Yasin Hayatudin berharap semua usulan Pemda Kepsul melalui Musrembang dapat diakomodir dalam RPJMD Provinsi.

“Kita berharap bisa usulan 4 poin yang menjadi fokus prioritas pembangunan Pemda Kepsul bisa diakomodir,” ujarnya.

Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi menambah, 4 usulan dari Pemda Sula tersebut akan digodok berdasarkan skala prioritas.

“Nanti kita godok sesuai dengan prioritas yang menjadi kebutuhan daerah dan akan kita sesuaikan dengan RPJMD Provinsi,”ucapnya.

Musrenbang ini, lanjut Salmin, merupakan dasar penyusunan RKPD tahun 2022 yang nantinya dimuat dalam RPJMD Provinsi.

“Karena RPJMD Kabupaten/Kota termasuk Sula, harus selaras dengan PRJMN dan RPJMD Provinsi. Sehingga ketika penyusunan KUA-PPAS usulan-usulan Pemda Kabupaten terakomodir, dan tentunya dilihat juga dari aspek kebutuhan vital Pemda,” pungkasnya. (fp/*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut