Terlibat Dugaan Korupsi, Inspektorat Morotai Batalkan Surat Keterangan Dua Cakades

  • Bagikan
Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi (Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah mengeluarkan surat pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Temuan milik dua Calon Kepala Desa (Cakades) di Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan. Pasalnya kedua Cakades yakni Aziz Eso dan Haidir Arsyad diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pembangunan masjid Desa Joubela tahun 2014-2016 yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi mengatakan harus membedakan pemberian surat keterangan tidak memutuskan siapa salah atau tidak salah. Inspektorat hanya fokus pada keuangan negara yang menjadi temuan.

“Kami tidak mempidanakan orang, itu kan tugas dari pada jaksa menentukan siapa yang salah dan tidak, kami tidak ikut campur disana karena itu kewenangan kejaksaan. Untuk dua orang Calon Kades Desa Joubela itu, selama belum ada pelunasan mereka dibatalkan, kalau bayar yah kami terbitkan lagi surat rekomnya kalau dibayar,” ungkap Marwanto kepada KabarMalut, Senin (5/4/2021).

Jika kedua Cakades mengaku tidak terlibat dan hanya menjadi saksi dalam kasus yang ditangani Kejaksaan, Marwan meminta surat keterangan dari Kejaksaan sebagai tindak lanjut mengeluarkan surat keterangan bebas temuan.

“Jika anda tidak terlibat hanya sebagai saksi atau apa saya minta surat keterangan dari kejaksaan bahwa saya tidak terlibat ini, kalau ada surat itu saya akan bikin (surat rekomendasi),” tegasnya.

Kasi Intel Kejari Kepulauan Morotai, Asep dikonfirmasi membenarkan adanya dua oknum Cakades yang saat ini diduga terlibat tindakan melanggar hukum. Dimana dari hasil proses penyelidikan telah didapat bukti-bukti dan keterangan-keteranagan yang mengarah kepada hasil kesimpulan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga ranah selanjutnya sudah masuk pada proses penyidikan.

“Kapasitas keduanya sangat sentral dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Joubela, Aziz Eso sebagai Kepala Desa yang merupakan Penanggung Jawab terhadap pengelolaan keuangan di desa. Haidir Arsyad yang merupakan Ketua Pembangunan masjidnya, dimana pengelolaan anggaran dan bantuan melalui beliau sehingga patut diduga keduanya melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujar Asep.

Lebih lanjut Asep menyampaikan jika sudah masuk dalam penyidikan kejaksaan sudah tentu hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum berupa pidana korupsi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa/negara.

Terpisah Ketua Panitia Pilkades Desa Joubela melalui Sekretaris Panitia Pilkades Iswan Wahab membenarkan telah menerima surat pembatalan surat keterangan bebas temuan yang dilayangkan Inspektorat. Surat tersebut, kata Iswan, telah disampaikan kepada kedua Cakades.

“Kamis sudah terima surat dari Inspektorat dan surat itu kami sudah berikan ke mereka,” singkatnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut