Belum Miliki Izin, KNPI Desak Pemda dan Polres Halsel Tutup Tambang Kusubibi

  • Bagikan
Aktivis tambang rakyat di Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat (Istimewa)

LABUHA – DPD KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan pihak Kepolisian untuk segera menutup aktivitas tambang rakyat di Desa Kusubibi Kecamatan Bacan Barat. Sebab tambang yang sudah memakan korban jiwa itu, mulai beraktivitas sejak tahun 2019 sampai saat ini belum memiliki izin baik izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Pemda maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Kementrian ESDM.

“Sampai sejauh ini tambang rakyat di Kusubibi tidak punya WPR dan IPR,” kata Sekretaris DPD KNPI Halsel, Tabrid S. Talib kepada sejumlah media, Selasa (6/3/2021).

Menurut Tabrid, WPR adalah semua kegiatan pertambangan rakyat harus dalam wilayah pertambangan rakyat. Jadi WPR adalah salah satu syarat pembuatan izin pertambangan rakyat yang harus ada. Untuk itulah, sebelum mendapatkan IPR seseorang atau kelompok wajib mengajukan permohonan untuk proses menentukan WPR.

“WPR itu dari warga Kusubibi menyampaikan permohonan ke Bupati. Setelah itu Bupati meminta pertimbangan dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD sebelum mengeluarkan izin WPR,” cetus Tabrid.

Dalam penetapan sebuah wilayah pertambangan rakyat, kata Tabrid, Bupati mempunyai kewajiban mengumumkan tentang rencana WPR pada masyarakat secara terbuka dan jujur. Selanjutnya wilayah atau tempat untuk pertambangan rakyat yang sebelumnya pernah dikerjakan namun belum pernah ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan segera ditetapkan sebagai WPR.

“WPR ini sebagai acuan wilayah aktivitas pertambangan rakyat itupun kalau IPR juga sudah diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Jadi aktivitas di Kusubibi saat ini masih ilegal,” pungkas Tabrid. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut