Protes Kebijakan Ketua Organda, Sejumlah Sopir di Tidore Desak Kadishub Batalkan Keabsahan Amir Soleman

  • Bagikan
Aksi unjuk rasa para sopir di bilangan kantor Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan (Harianto/KabarMalut)

TIDORE – Sejumlah sopir di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, memprotes kebijakan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan, Amir Suleman terkait pungutan uang Rp 50 ribu kepada para sopir dan pembatasan memuat penumpang. Para sopir menggelar aksi di depan kantor Dinas Pehubungan (Dishub) mendesak Kadishub agar membatalkan keabasaan Amir Soleman selaku Ketua DPC Organda Tidore Kepulauan.

Massa aksi dibawah Koordinator Fardi Abubakar, menilai kepemimpin Amir Soleman selaku Ketua DPC Organda Kota Tikep tidak sah karena tidak melalui proses musyawarah. Selain itu, Amir juga dianggap telah melakukan kebijakan sepihak dengan memungut uang dari para sopir senilai Rp 50 ribu untuk kepentingan pelantikan, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

“Bahkan Amir juga telah melakukan kebijakan sepihak dengan mengeluarkan aturan terkait pembatasan muat penumpang, dengan sanksi menahan SIM dan STNK para sopir yang disertai dengan denda sebesar Rp 250 ribu,” ungkap Fardi saat aksi, Senin (12/4/2021).

Mereka menuntut agar Kadishub Kota Tidore Kepulauan segera membatalkan keabsahan Amir Soleman sebagai Ketua DPC Organda Tikep.

Menyikapi hal tersebut, Kadishub Tidore Kepulauan, Daud Muhammad mengatakan selaku Dewan Pembina Tekhnis Organda, dirinya tidak bisa mengambil kebijakan untuk membatalkan SK yang telah dikeluarkan oleh DPD Organda Provinsi Maluku Utara. Pasalnya kebijakan tersebut bukan menjadi wewenangnya.

Lagipula kata Daud, kepemimpinan Amir Suleman sudah melalui proses musyawarah mufakat Organda Tidore Kepulauan yang berpusat di aula SMK Negeri 1 Kota Tikep pada tanggal 17 Juli 2020. Dihari tersebut, dirinya juga sempat diundang dan ikut menyaksikan proses musyawarah berlangsung.

Dalam forum itu, Amir Suleman kemudian diangkat sebagai Ketua secara aklamasi. Olehnya itu, jika para sopir ada yang tidak sepakat dengan kepemimpinan Amir maka silahkan tempuh lewat jalur organisasi yang termuat dalam AD/ART Organda itu sendiri.

“Selaku dewan pimpinan tekhnis di Organda Tikep, kami akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk dicarikan solusi bersama, jadi kami akan menyurat ke Pengurus Organda yang dijabat oleh Amir beserta para sopir yang melakukan protes hari ini untuk melakukan pertemuan bersama agar dapat diklarifikasi, karena menurut saya ini hanya sebatas mis komunikasi,” ungkap Daud ditemui di ruang kerjanya usai menyambut massa aksi.

Terpisah, Ketua DPC Organda Tidore Kepulauan Amir Suleman mengaku dirinya memimpin Organda Tidore sesuai dengan prosedur dan AD/ART organisasi, buktinya saat ini ia telah resmi mengantongi SK dari DPD Organda Provinsi Maluku Utara dengan nomor: SKEP.002/K/DPD-MU/IX/2020 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DPC Organda Kota Tidore Kepulauan periode 2020-2025.

“Sebelum dikeluarkan SK, mereka dari DPD juga telah memverifikasi berita acara yang kami sampaikan, jadi semua proses telah kami lalui,” tuturnya saat dikonfirmasi.

Amir juga membeberkan terkait dengan kebijakannya dalam membatasi angkutan umum untuk memuat penumpang, kata dia, itu hanya dikhususkan kepada para sopir yang kerap memuat penumpang di luar areal terminal misalnya seperti terminal Pasar Sarimalaha dan terminal Rum Balibunga. Hal tersebut bertujuan agar para sopir dapat tertib aturan serta memfungsikan terminal sebagaimana mestinya. Selain dari itu juga, kebijakan ini dapat meminimalisir potensi konflik akibat adanya ketersinggungan sesama sopir.

Mengingat dimasa kepengurusan Organda sebelumnya yang dijabat oleh Nurdin, hal tersebut tidak diatur, sehingga ketika para sopir memuat penumpang seringkali terjadi adu mulut bahkan adu jotos alias baku pukul karena masalah penumpang yang sering diangkut di luar terminal tanpa mengikuti nomor antrian yang telah dipasang.

“Kami larang para sopir untuk angkut penumpang di luar terminal karena itu juga diatur dalam Undang-Undang, selain itu kebijakan ini dilakukan agar kita dapat memfungsikan adanya terminal dan memberi kontribusi terhadap daerah melalui retribusi. Karena Organda ini juga bagian dari mitra pemerintah. Selain organda juga punya sumbangsih terhadap daerah, kebijakan ini dilakukan agar para sopir bisa tertib sehingga tidak memicu ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama pada saat rapat di aula SMK pada tanggal 14 November 2020 bersama Pengurus, Pengusaha (majikan) dan sopir,” ungkapnya.

Sementara soal sanksi penahanan SIM dan STNK beserta denda Rp 250 ribu bagi sopir yang melanggar, kata Amir, hal itu telah direalisasi, namun pada saat dilakukan pertemuan lanjutan kemudian mengalami insiden, sehingga kebijakan tersebut kembali dipertimbangkan. Dan untuk SIM beserta STNK yang sempat ditahan telah dikembalikan hanya tersisa dua orang, termasuk Sahrul Malik salah satu Koordinator yang melakukan aksi siang tadi.

Meski begitu, pihaknya telah memberitahukan bahwa bagi para sopir yang SIM dan STNK sempat ditahan maka silahkan ambil di kediaman Sekretaris DPC Organda Tikep tanpa dipungut biaya sepersenpun.

“Soal kebijakan ini juga lahir berdasarkan kesepakatan, dan realisasinya yang bayar denda itu hanya satu orang, namun setelah kami berkonsultasi dengan pihak kepolisian (Lantas), memang itu bukan ranah kami sehingga langkah ini kemudian dibatalkan, jadi kebijakan untuk menahan SIM dan STNK ini hanya bagian dari bagaimana kami membangun kesadaran bersama,” jelasnya.

Terkait pungutan senilai Rp 50 ribu untuk biaya pelantikan, kata Amir, totalnya mencapai Rp 10.150.000, uang tersebut dipergunakan tidak hanya untuk persiapan pelantikan, melainkan, biaya operasional dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Organda Kota Tikep. Saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga pelantikan belum bisa dilakukan secara besar-besaran, sehingga acaranya dilakukan dengan sederhana melalui penyerahan SK dari DPD Organda Provinsi ke DPC Organda Tidore Kepulauan yang berpusat di Ternate sekaligus kerjasama Organda Tikep dengan Jasa Raharja.

“Setelah SK diserahkan saya langsung membagikan ke semua pengurus untuk diketahui. Soal LPJ mengenai uang Rp 50 ribu itu sudah saya siapkan, namun karena pada pertemuan beberapa malam lalu, itu terjadi rusuh sehingga saya tidak sempat menyampaikan. Tetapi dokumen fisiknya sudah saya tempel di terminal agar bisa dilihat para sopir,” tandasnya.

Menariknya, Amir bilang bahwa mosi tidak percaya yang dituduhkan Fardi Abubakar dan Nasrun Malik ke dirinya mengenai pungutan Rp 50 ribu yang disampaikan ke DPD Organda Provinsi Maluku Utara, telah dijawab oleh DPD dengan nomor: UM.005/DPD/OGD-MU/IV/2021 yang berisi akan tuduhan mereka (Fardi dan Nasrun) tidak benar.

“Saya memimpin Organda ini tidak ada tendensi apa-apa, melainkan semangat untuk menyatukan dan memudahkan para Sopir. Jika dibandingkan dengan pengurus sebelumnya yang dijabat oleh Nurdin, saya sendiripun tidak lihat wujud SK-nya, bahkan untuk LPJ-nya juga tidak ada, dan kami sebagai sopir saat itu sangat terlantar,” bebernya.

Lebih lanjut, Amir mengaku bahwa diawal kepemimpinannya ini, terdapat dua program kerja yang telah direalisasi, yakni penyediaan KTA dan pengurusan Izin Trayek. Sehingga para sopir atau majikan dalam melakukan operasi,  sudah tidak perlu repot-repot untuk mengurus akan hal tersebut.

“Kalau dulu itu saya sendiri tidak pernah lihat KTA, tetapi sekarang berkat kerajasama pengurus, kami sudah bisa mencetak KTA sebanyak 120. Sisanya ini kami masih menunggu kelengkapan berkas berupa foto dari para sopir untuk dicetak. Jadi total para sopir di Tidore ini kurang lebih sekitar 300-an, sementara yang masuk dalam pengurus Organda itu sebanyak 40 orang,” tambahnya.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut