Langgar Kesepakatan, PT SAS Diminta Hentikan Penambangan di Darat

  • Bagikan
Penambangan pasir besi di Desa Momojiu oleh PT SAS (Istimewa)

TOBELO – Warga lingkar tambang Kecamatan Loloda Utara (Lolut) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, meminta perusahaan PT SAS untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir besi di darat. Sebab PT SAS telah melakukan pelanggar kesepakatan dengan warga lingkar tambang.

Sejumlah kesepakatan antara PT SAS dan warga lingkar tambang diantaranya, pihak perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penambangan di darat, perusahaan juga tidak membangun pemecah ombak. Ada pula kesepakatan lain yang hingga kini tidak dilakukan perusahaan yakni PT SAS akan melakukan training alat berat kepada anak muda warga Momojiu serta belum adanya keterlibatan warga Desa Momojiu sebagai tenaga kerja.

“Tuntutan kami untuk sementara pihak perusahaan diminta untuk tidak melakukan kegiatan penambangan hingga menunggu masalah selesai sesuai dengan kesepakatan. Terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SAS yang hanya bisa melakukan pertambangan di laut bukan di darat,” kata Arif Doro selaku warga Desa Momojiu kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Terpisah Kepala Desa (Kades) Momojiu, Alfius Tatuhe mengaku terkait dengan masalah tersebut, Senin (12/4) kemarin telah duduk bersama dengan pihak perusahaan dan meminta agar kegiatan penambangan dihentikan sementara, tapi pihak perusahan masih saja melakukan kegiatan penambangan pasir besi di darat. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak mengizinkan Kades untuk ke lokasi pantai penambangan oleh pihak perusahaan.

“Saya meminta jalan-jalan ke lokasi pantai penambangan tapi tidak diizinkan juga oleh pihak perusahan, padahal saya orang nomor 1 di Desa Mamojiu. Ada apa sebenarnya?,” tutur Kades.

Terkait adanya bentrok antara warga dan pihak aparat dari TNI-POLRI di lokasi tambang PT SAS pada beberapa hari lalu. Menurut Alfius bahwa yang jelas masyarakat tidak memiliki masalah dengan pihak Satgas TNI ataupun dengan Brimob.

“Masyarakat menghentikan penambangan di darat karena perusahan melanggar kesepakatan. Atas nama masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Mamojiu juga meminta maaf terhadap pihak TNI dan Brimob dengan kejadian kemarin, karena yang sebenarnya masyarakat tidak bermasalah dengan TNI dan POLRI yang bertugas di perusahan,” tutup Kades. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut