Buka Kegiatan KASN, Ini Harapan Gubernur Malut

  • Bagikan
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku Utara, Umar Sangaji membacakan sambutan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (Fahri/KabarMalut)

SOFIFI – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia, menggelar Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pasca Pilkada Serentak tahun 2020 dan Penegakan Disiplin PNS. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Melati Eks Kediaman Gubernur, dibuka secara resmi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku Utara (Malut), Umar Sangaji mewakili Gubernur Abdul Ghani Kasuba, Kamis (15/4/2021).

Sosialisasi ini bertujuan mendorong kepala daerah dan pejabat terkait, agar selalu memberi spirit optimisme dan memotivasi instansi pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan penerapan sistem dan kinerja di lingkungan pemerintahan.

Harapannya jika dilakukan dengan baik maka dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terutama dari aspek ASN/SDM yang baik dan profesional.

Gubernur Malut dalam sambutannya yang dibacakan Umar Sangaji menjelaskan, untuk melindungi hak dan kewajiban, dan sanksi bagi seorang ASN, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawi.

“Sebagai ASN di daerah, kita tentu sangat berterima kasih kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah hadir di awal ramadhan ini untuk memberikan sosialisasi tentang Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian JPT, dan Disiplin PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provonsi Maluku Utara,” ucap Umar mewakili Gubernur.

Peserta Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pasca Pilkada Serentak tahun 2020 dan Penegakan Disiplin PNS (Fahri/KabarMalut)

Gubernur juga menyampaikan dinamika kelembagaan di daerah pasca penyelenggaraan Pilkada baik provinsi, kabupaten maupun kota, sering diperhadapkan masalah penetapan sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang sarat kepentingan dan terkesan improsedural.

“Hal ini sering kali terjadi, mengingat banyak ASN diduga ikut terlibat dalam proses politik praktis,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Umar, saat ini semua peserta kegiatan akan sama-sama mendengarkan penjelasan beberapa narasumber dari KASN yang akan melakukan Sosialisasi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian JPT, dan Disiplin PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provonsi Maluku Utara.

“Sebagai kepala daerah Provinsi Maluku Utara, tentunya saya tidak ingin penetapkan jabatan dalam sebuah pemerintahan tidak berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Gubernur.

Diakhir sambutannya Gubernur  berharap, semoga dengan adanya kegiatan ini, pemahaman sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah mengenai penerapan tema kegiatan dapat bertambah.

Untuk diketahui,  kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Komisaris Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Bupati dan Walikota, serta para Sekda dan para Kepala BKSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut