Konoras Nilai Kasus Oknum DPRD Malut Melawan Petugas Terlalu Prematur

  • Bagikan
Praktisi Hukum, Muhamad Konoras (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kasus dugaan melawan petugas yang dilaporkan salah satu oknum petugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate terhadap oknum anggota DPRD Maluku Utara (Malut), Wahda Z Imam, mendapat sorotan dari salah satu praktisi hukum Malut.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Muhammad Konoras mengatakan terlalu prematur jika kasus ini dipresepsikan bahwa Wahda  Z Imam menghalangi-halangi atau melawan petugas saat bertugas di jalan raya.

“Bagi saya sesungguhnya telalu prematur jika dari aspek hukum mempersepsikan tindakan  Wahda Zainal Imam yang memarkir mobilnya di ruas jalan itu sebagai sebuah tindakan yang telah menghalangi-halangi perimerintah petugas Polisi sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pasal 282 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Konoras ketika dikonfirmasi KabarMalut, Senin (10/5/2021).

Konoras menyebutkan, apalagi dianggap mengancam keselamatan atau rencana pembunuhan terhadap oknum Polisi tersebut. Hal ini terlalu berlebihan jika lihat bobot tindakan yang dilakukan oleh Wahda Z Imam yang nota bene dari aspek UU Lalu Lintas tidak dalam hal memarkir mobil.

“Kita harus membedakan parkir mobil dengan berhenti sementara, tindakan Wahda itu bukan memarkir mobil tetapi berhenti sementara. Jika dimaknai dari sisi UU nomor 22 tahun 2009, parkir menurut pasal 1 angka 15 UU nomor 22 tahun 2009  adalah keadaan kenderaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya,” akunya.

Dalam perspektif itu, lanjut Konoras, maka Wahda dalam memberhentikan mobilnya bersifat sementara dan tidak meninggalkan mobilnya.  Dengan demikian tindakan Wahda tidak sebagai orang yang melakukan parkir mobil, apalagi tidak ada larangan parkir dan tidak menjadikan mobil lain tidak bisa lewat.

“Polisi juga harus rasional dan adil dalam melaksanakan tugasnya, karena bayak kita lihat pedagang yang menggunakan sebagian ruas jalan yang menghalangi pengguna jalan lainnya tidak pernah ditindak seperti di di depan Pasar Higienis dan di terminal Bastiong,” tegasnya.

Menurut Konoras, penghormatan terhadap petugas  adalah sesuatu yang semestinya. Namun dalam penegakan hukum kita juga harus rasional mempertimbangkan aspek hukum lainnya.

“Secara jujur kita juga lihat banyak kendaraan roda empat milik Polda Malut yang memarkir mobilnya di bahu jalan di seputar jalan Kapitan Patimura Kelurahan Maliaro yang juga kadang membuat macet,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut