Baru Ditangkap dan Sudah Bebas, Vonis Kasus Sipir Narkoba Jadi Sorotan

Yasim Mujair
Oknum sipir ketika diamakan Polisi saat menjemput paket narkoba (Istimewa)

TERNATE – Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Ternate, Maluku Utara, pada 23 November 2020 lalu telah menciduk seorang oknum sipir, saat menjemput paket narkoba di salah satu jasa pengiriman yang terletak di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah.

Meski kasus ini tergolong baru, tetapi oknum sipir berinisial LS yang menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba jensi ganja seberat 211 gram itu, kini sudah berkeliaran bebas. Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mevonsi oknum sipir tersebut menjadi sorotan.

Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Maluku Utara, Roslan mengatakan ada kejanggalan dalam penanganan perkara oknum sipir yang diciduk saat menjebut narkoba sambil mengenakan seragam dinas lengkap itu.

“Saya merasa kasus melibatkan oknum sipir yang juga merupakan pegawai di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara ini terjadi kejanggalan, karena yang bersangkutan ditangkap pada 23 November 2020 tetapi di tahun 2021 ini sudah dinyatakan bebas,” ungkap Roslan kepada KabarMalut, Sabtu (22/5/2021).

Roslan menambahkan, dalam putusan itu kewenangan penuh majelis hakim, akan tapi fakta dan pengakuan oknum sipir sesuai keterangan yang disampaikan pihak kepolisian, yang bersangkutan (sipir) dia menjemput barang di jasa pengiriman dan itu tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Ternate.

“Selain itu juga, dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian hingga selesai, terdapat barang bukti (BB) berupa ganja seberat 211 gram, 1 lembar baju warna biru, 1 lembar baju warna hitam, 1 paket kiriman warna hitam dan 1 buah handphone merk iPhone sehingga dijerat dengan pasal 111 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun,” jelasnya.

Tetapi faktanya sekarang, lanjut Roslan, oknum sipir tersebut sudah dinyatakan bebas. Jika pelaku sudah bebas, maka ada indikasi keliru putusan dengan sangkahan pasal 127 sebagai pengguna. Lalu bagaimana dengan pasal pasal 111 sebagai perantara, Roslan mengatakan sangat tidak mungkin barang yang dijemput tidak dijual kembali, karena keterangan awal dari pihak kepolisian barang bukti tersebut akan diberikan kepada orang lain yang tak lain merupakan salah satu Narapidana.

“Jelas dia (sipir) pasti mengetahui, apalagi dia inikan sebagai ASN seharusnya mengerti dan taat. Kalaupun sekarang yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas, ini menurut saya sanggat ganjal dan keliru,” tegasnya.

Roslan mengaku vonsi majelis ini terkesan oknum sipir di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara diberikan keistimewaan atas kasus narkoba. Sebab dalam kasus ini, jika pelaku merupakan seorang ASN dan ditangkap pada November tahun 2020, seharusnya pelaku sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan pemecatan karena sudah tidak masuk kantor selama 45 kerja sebagaimana keterangan UU ASN.

“Kalau ada niat untuk pemecatan maka saya minta kepada pihak Kanwil Kemenkumham Maluku Utara agar tidak menunda-nunda lagi dalam proses pemecatan. Jika pihak Kanwil tidak mengajukan untuk dilakukan pemecatan, maka jelas ini sangat memalukan institusi besar Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, apalagi ini ASN terlibat dengan narkoba dan itu harus jaga nama baik institusi,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Umum Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Kasim Umasangdji saat dikonfirmasi mengatakan untuk kasus tersebut pihaknya masih menunggu Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) dari Lapas Kelas III Labuha Halmahera Selatan. Jika sudah ada maka Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dengan cepat untuk tindak lanjut.

“Jadi kita masih menunggu BAP dari Lapas kelas III Labuha soal kasus yang melibatkan satu oknum sipir ini,” katanya.

Menurutnya, yang bersangkutan ini setelah terlibat dalam kasus narkoba langsung ditahan dan mendapat putusan penjara selama 10 bulan yang diputuskan pada Mater 2021. Saat menjalani masa hukuman, pelaku juga sempat mendapat asimilasi Covid-19 dan sekarang sudah dinyatakan bebas.

“Dia mendapatkan asimilasi Covid-19 dan sekarang sudah bebas,” ucapnya.

Meski begitu Kasim mengaku, pihaknya hingga sekarang masih menunggu BAP dari Lapas Labuha untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut hingga ditingkat pemecatan ke tingkat Sekjen di pusat.

“Yang jelas yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang berat, namun bersangkutan sekarang masih dibolehkan masuk kantor sambil menunggu putusan yang bersifat inkrah,” pungkasnya. (*)

Hak Cipta KabarMalut