ASN Morotai Demo Bupati Benny Laos

  • Bagikan
Sejumlah ASN melakukan aksi dengan membawa satu buah spanduk bertuliskan Aparatur Sipil Negara (ASN) Morotai Bersatu Tuntut Bupati Tegakkan Aturan (Istimewa)

DARUBA – Puluhan  Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara melakukan aksi di kantor Bupati. Para ASN itu mendesak Bupati Pulau Morotai untuk segera menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, dimana Pemda Morotai kalah dalam sidang serta melaksanakan seluruh keputusan dan rekomendasi pemerintah pusat.

Selain itu, mereka juga mendesak kepada Bupati agar segera mengembalikan nama baik dan hak-hak seluruh ASN baik yang yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan Lembanga Negara maupun ASN yang saat ini masih memegang jabatan akibat dari penerapan sanksi (punishment) yang tidak berdasarkan hukum

“Kami minta pak Bupati Morotai segera merealisasi tuntutan kami, melaksanakan seluruh keputusan dan rekomendasi pemerintah pusat baik dari KASN, BAPEK, OMBUDSMAN, PTUN  tanpa alasan,” tegas Koordinator Aksi, Mustafa Lasidji saat hearing bersama dengan Sekda Pulau Morotai, Andrias Thomas dan sejumlah pejabat lainnya, Senin (24/5/2021).

Para ASN saat hearing bersama dengan Sekda dan sejumlah pejabat lingkup Pemda Pulau Morotai (Istimewa)

Menurutnya, buruknya tata kelola pemerintahan diperparah oleh pemahaman bupati yang menganggap kekuasaannya absolut, segalanya bisa diatur menggunakan kata diskresi. Sehingga hukum tidak didesain berdasarkan sistimatika penyusunan perundang-undangan namun mengikuti selera dan keinginan bupati.

“Memang benar ada kebijakan Kredit Fleksi BNI yang digagas oleh Bupati untuk menunjang kesejahteraan PNS, untuk melakukan pinjaman bank dengan jaminan SK jabatan, namun alih-alih sejahtera, justru PNS dihadapkan pada persoalah hukum baru yakni kredit macet akibat kebijakan punishment tanpa landasan hukum yang jelas, mutasi, rotasi dan pemberhentian PNS baik dari jabatan maupun sebagai PNS yang tidak prosedural  menjadi fakta buruknya tata kelola pemerintahan. Sehingga sistem yang terbentuk menegaskan perbedaan warna dan karakter setiap orang antara yang baik dan yang pura-pura baik, mati rasa dan hilangnya rasa kepedulian, masyarakat cenderung menjadi apatis dan ASN tak berdaya mengikuti irama kekuasaan yang jauh dari fungsi pengawasan lembaga DPRD,” terangnya.

Ia memberikan penegasan bahwa jabatan Bupati akan datang dan pergi silih berganti, namun ASN  lahir, tubuh besar dan akan mati di negeri ini, masa jabatan bupati akan terus berganti dalam 5 tahun. namun sebagai ASN akan terus menitik karier sampai usia pensiun, kewenangan bupati selalu bernilai politis, namun sebagai ASN wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, tak semua kebijakan dapat diikuti sebab, ASN adalah abdi negara bukan abdi kekuasaan.

“Diamnya ASN menyebabkan kebenaran sejati menjadi terkubur dan kebohongan dianggap sebagai kebenaran, kami minta Sekda segera sampaikan tuntutan kami ke Bupati soal kembalikan hak ASN yang dikabiri dan dizalimi,” tegasnya.

Sementara Sekda Pulau Morotai, Andrias Thomas berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para ASN.

“Tuntutan ASN telah saya terima dan pelajari, selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan,” singkatnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut