Hendra Karianga Minta Kejati Maluku Utara Pecat Oknum Jaksa Diduga Terima Fee Proyek

  • Bagikan
Praktisi Hukum, Hendra Karianga (Istimewa)

TERNATE – Oknum Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tingggi (Kejati) Maluku Utara, diduga menerima suap senilai Rp 80 juta, berupa fee proyek pada perkerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2018.

Kepala Kejati Maluku Utara, Erryl Prima Putera Agoes diminta untuk segera melakukan pemecatan terhadap oknum tersebut, karena mencoreng nama baik Korps Adhyaksa ini.

“Pejabat dilarang menerima janji atau hadiah, kalau ada fakta seperti itu (diduga terima fee proyek) maka tindakan jaksa masuk dalam kejahatan korupsi. Sanksi hukum adalah pemecatan dan dihukum pidana,” kata Praktisi Hukum, Hendra Kariangan kepada KabarMalut, Sabtu (5/6/2021).

Tak hanya itu, Hendra juga meminta Kejati Maluku Utara untuk memproses pidana oknum jaksa ini hingga ke pengadilan, agar menjadi contoh untuk yang lain. Sebab, pejabat dilarang menerima hadiah atau janji, apalagi menerima fee proyek, yang sudah tentu masuk pada ketegori suap atau gratifikasi.

“Kalau ada fakta (dugaan terima fee), maka bisa ditindak dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Jadi pecat dan masukan ke penjara,” tegasnya.

Sebagai aparat penegak hukum, harusnya menjadi panutan bagi warga dan pejabat lain. Bukan menjadi pentolan dalam tindak pidana korupsi.

“Jaksa harus jadi pantuan, bukan jadi pentolan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut