Asisten II Resmi Buka Rakornis Fasilitasi Penyusunan Kepala Daerah Tentang Daftar Kewenangan Desa

  • Bagikan
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sry Hariyanti Hatari membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa (Istimewa)

SOFIFI – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Sry Hariyanti Hatari membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa di Maluku Utara.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sry H Hatari, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dari kabupaten/kota serta narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemeterian Dalam Negeri.

“Ini menandakan bahwa kita punya komitmen yang sama dalam rangka percepatan penyelesaian Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa di Provinsi Maluku Utara,” ungkap Sry saat membuka acara di Grand Majang Hotel Ternate, Kamis (10/6/2021).

Lanjutnya, Kewenangan Desa adalah merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul yang dimiliki desa sesuai asas rekongnis, yaitu hak atas pengakuan asal usul dan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Selain itu, Sry menjelaskan anggaran Dana Desa (DD) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada 1.063 desa di Maluku Utara sejak tahun 2005-2021 sebanyak Rp 5.284.731.790.000.

“Ini adalah anggaran yang terbilang sangat besar, apakah anggaran sebanyak itu desa telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki atau belum?,” katanya.

Lanjut Sry, sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 79 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun secara berjangka meliputi, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.

Sry bilang, prioritas penggunaan DD tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020, bahwa prioritas penggunaan DD diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Developmen Goals (SDGs) desa melalui, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan Desa, dan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru desa.

Mengakhiri sambutannya, Sry mengatakan harapan gubernur untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, maka peraturan bupati/walikota yang sudah dan akan ditetapkan oleh bupati/walikota, hendaknya disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat, kemudian desa dapat menetapkan kewenangannya dalam Peraturan Desa (Perdes) dan menjadi instrumen bagi kepala desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang ada di Desa.

“Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga di tahun 2021 seluruh kabupaten/kota  di Maluku Utara memiliki peraturan bupati/walikota tentang Daftar Kewenangan Desa dan sebaliknya, seluruh desa yang ada di Maluku Utara juga telah memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegitan yang berlangsung salama tiga hari ini dihadiri, Kepala DPMD Maluku Utara dan para Kepala DPMD di kabupaten/kota serta Ditjen Bina Pemerintah Desa. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut