Dinas PUPR Maluku Utara Gandeng Media Massa Kawal Program 2021

  • Bagikan
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Djafar Ismail bersama pimpinan media Aspirasi Rakyat Musa Abdurajak mewakili media cetak dan media online diwakili oleh Munawir Yakub selaku pimpinan Brindo News Grup memperlihatkan naskah penandatanganan SPK (Istimewa)

SOFIFI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menjalin kerjasama dengan media massa baik cetak maupun online untuk mengawal program Dinas PUPR tahun anggaran 2021. Sebanyak 27 media terdiri dari 7 media cetak dan 20 media online, menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) setelah ditetapkanya sebagai pemenang tender pengadaan publikasi Media Cetak dan Online bertempat di aula kantor Dinas PUPR Maluku Utara di Sofifi, Selasa (29/6/2021).

Penandatanganan SPK dilakukan secara simbolis antara Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Djafar Ismail bersama pimpinan media Aspirasi Rakyat Musa Abdurajak mewakili media cetak dan media online diwakili oleh Munawir Yakub selaku pimpinan Brindo News Grup. Selanjutnya dilakukan seluruh pimpinan media.

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Djafar Ismail mengatakan penantangan kontrak atau perjanjian kerja adalah sebuah mekanisme yang berlaku di kalangan pemerintah sebagai penyedia jasa dan pihak ketiga yang dalam hal ini media massa.

“Dalam kontrak suatu pekerjaan tentunya dicantumkan beberapa hal, diantaranya menetapkan persyaratan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak,” kata Djafar dalam arahan penandatangan SPK.

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Djafar Ismail bersama pimpinan media cetak dan online usai naskah penandatanganan SPK (Istimewa)

Djafar mengaku, kerjasama media massa sangatlah diharapkan dalam rangka terciptanya keterbukaan informasi yang terang benderang. Sebab informasi dengan media cetak maupun media online merupakan cara yang cepat dalam rangka penyebaran informasi berita ke masyarakat terkait program dan kegiatan yang dilakukan Dinas PUPR Maluku Utara.

“Untuk itu melalui Kegiatan Pelaksanaan Publikasi dan peresmian kami mengajak kepada berbagai media cetak maupun media online di dalam penyampaian (publikasikan) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara,” jelas Djafar.

Selain itu, Djafar meminta para pimpinan media agar selalu menjaga independensi pres yang telah dilindungi negara, sehingga meski adanya kerja sama, media tetap mempublikasi apapun kegiatan dilakukan Dinas PUPR, baik bersifat kritik dan saran maupun bentuk apresiasi kinerja Dinas PUPR.

“Silahkan teman-teman menulis berita yang berkaitan dengan program di Dinas PUPR, jika ada temuan di lapangan terkait kegiatan PUPR yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai, silahkan ditulis. Karena kami tidak mungkin selalu di lapangan mengontrol program yang dikerjakan rekanan. Atas dasar berita teman-teman media itulah kami bisa mengetahui dan segera mengevaluasi program yang berjalan,” tutur Djafar.

Perlu diketahui, salah satu klausul dalam SPK disebutkan, para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan mempublikasikan kegiatan pada Dinas PUPR Maluku Utara selama 1 (satu) tahun anggaran 2021. Pihak Kedua akan menyediakan halaman Full Color pada setiap terbitan selama kurun waktu yang telah disepakati bersama.

Target dan sasaran dari pada Kegiatan Pelaksanaan Publikasi dan Peresmian yaitu agar masyarakat dapat langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur guna mendapatkan kulitas dan kuantitas yang diharapkan pada Dinas PUPR Maluku Utara. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut