DPRD Minta Pemda Sula Tidak Rumahkan Honorer Kesehatan

  • Bagikan
Anggota DPRD Kepulauan Sula, M. Natsir Sangadji (Istimewa)

SANANA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, diminta untuk tidak memberhentikan honorer yang profesinya tenaga kesehatan.

“Saya setuju dengan kebijakan pemerintah yang rumahkan sejumlah honorer, karena itu bagian dari kebijakan untuk hemat anggaran daerah. Tapi kami sarankan agar tenaga kesehatan tidak ikut dirumahkan,” ungkap salah satu Anggota DPRD Kepulauan Sula, M Natsir Sangadji dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (2/7) kemarin.

Menurut M Natsir, dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini keberadaan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Dirinya sarankan pada Pemerintah tidak rumahkan tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di rumah sakit, Puskesmas dan di seluruh Pustu.

“Daerah saat ini sangat butuhkan tenaga kesehatan, apalagi dalam situasi Covid saat ini. Maka kebijakan untuk rumahkan honorer dari kesehatan harus dipertimbangkan,” harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Suryati Abdullah (Fahrul/KabarMalut)

Menanggapi usulan DPRD itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Suryati Abdullah mengatakan tenaga kesehatan yang dirumahkan adalah yang tidak memiliki STR, kebijakan itu diambil karena tenaga kesehatan tidak memiliki STR sangat beresiko hukum dalam melakukan pelayanan.

“Nakes (tenaga kesehatan) yang lakukan pelayanan harus punya STR. Karena kalau tidak, itu sangat beresiko, untuk sementara mereka dirumahkan agar mereka bisa mengurus STR,” jelasnya.

Sedangkan terkait saran DPRD, kata Suryati, pihaknya akan kembali membicarakan dengan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

“Tenaga kesehatan memang saat ini sangat dibutuhkan, untuk itu terkait saran DPRD untuk tidak rumahkan tenaga kesehatan, termasuk yang belum punya STR, akan dibicarakan kembali dengan pimpinan,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut