Kasus Amin Drakel Terancam Dihentikan

  • Bagikan
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Risyapudin Nursin (Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kasus dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan anggota DPRD Maluku Utara, Amin Drakel sebagai tersangka terancam dihentikan. Polda Maluku Utara memberikan kesempatan prinsip keadilan (restorasi justice) terhadap politisi PDIP itu.

Kasus yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap (p-21) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) sejak bulan Maret 2021, hingga kini tak kunjung dilakukan pelimpahan tahap II (berkas tersangka dan barang bukti) ke jaksa Kejati Maluku Utara.

Kapolda Malut Utara, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengaku pekan kemarin pihaknya telah memanggil tersangka Amin Drakel. Namun pemanggilan ini bukan untuk dilakukan tahap II, melainkan Polda Maluku Utara memberi kesempatan ruang restorasi justice (penyelesaian secara kekeluargaan) antara tersangka dengan pelapor.

“Sekarang kita serahkan kepada beliau (Amin Drakel) untuk melakukan pendekatan atau perdamaian kepada korban,” ucap Risyapudin saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).

Menurut jenderal bintang dua ini, kasus Amin Drakel masih ada satu ruang yakni restorasi justice. Hal ini berdasarkan aturan dari Mabes Polri.

“Jadi kita semua serahkan kepada Amin Drakel untuk segara melakukan pendekatan kepada korban dan sebagainya,” tandasnya.

Berbeda, lanjut Risyapudin, kasus yang mengarah ke Suku, Agama, Ras Antar golongan (SARA), maka tidak perlu dilakukan upayah restorasi justice.

Perlu diketahui, Amin Drakel yang juga anggota DPRD Maluku Utara itu dilaporkan pada 9 April 2020 oleh Hi. Fayakun atas perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut