Arsyad Akui Seluruh Surat Pengurusan Jalan Lingkar Obi Dibuat Dinas Kehutanan Maluku Utara

  • Bagikan
Direktur TOMA Maluku Utara, Arsyad S Sangaji (KabarMalut)

TERNATE – Proyek pekerjaan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sempat dihentikan karena belum memiliki dokumen yang diisyaratkan sesuai aturan, terutama terkait Izin Pinjang Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).  Namun pekerjaan sepanjang 19,5 km tetap dilakukan dan sudah dituntaskan oleh pihak kontraktor PT Shebeley Utama Perkasa (KSO) dari PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera.

Direktur TOMA Maluku Utara, Arsyad S Sangaji mengaku proyek jalan lingkar Pulau Obi, hingga kini belum memiliki sejumlah dokumen, dan dalam pengurusan dokumen ia ikut terlibat langsung karena dipercayakan perusahan pekerja proyek. Dalam pengurusan administrasi dimaksud yang ditujukan ke sejumah kementerian terkait, seluruh surat telah dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

“Saya mau jujur, saya mau bilang, luar biasa Dinas Kehutanan, format surat, itu kan ada kode masing-masing di setiap SKPD, semuanya Dinas Kehutan yang buat, karena saya adalah pelaku peristiwa, tidak salah kalau saya bilang hal seperti itu. Surat Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, itu Dinas Kehutaan yang buat, surat Dinas PUPR ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutaan yang buat, surat dari Dinas PUPR ke Kementerian PUPR untuk pengurusan administrasi lainnya Dinas Kehutanan yang buat juga,” kata Arsyad pada Diskusi Bersama Sengkarut Proyek Jalan Lingkar Obi di Gedung Pujasera Ternate, belum lama ini.

Arsyad mengatakan keterlibatan dirinya dalam pengurusan dokumen, sebagai tanggung moral yang ditugaskan perusahan untuk mengurus, maka tidak salah jika ia memiliki bukti otentik yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Teman-teman berkeinginan mau menguji, silahkan saya bisa bertanggung jawab secara administrasi dan kemana yang ke Lapas ada di sini,” kata Arsyad sambil menunjukan sebuah map warna putih berlogo Burung Garuda dan bertuliskan Gubenur Maluku Utara.

Meski pengurusan dokumen oleh Dinas Kehutaan Provinsi Maluku Utara ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bukan ranahnya pihak perusahan pekerjaan proyek, Arsyad menegaskan dirinya juga ikut terlibat langsung. Terutama pengurusan Izin Pinjang Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Saya yang urus barang satu ini,” tegas Arsyad.

Sementara pekerjaan proyek di lapangan yang sempat dihentikan, Arsyad mengatakan tetap dilanjutkan dan pekerjaannya telah selesai.

“19,400 KM telah selesai dibangun,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut