Pemprov Gantung DBH Haltim Dua Triwulan

  • Bagikan
Kabid Pendapat BPKKD Haltim, Abdurahmam Abdurajak

MABA – Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), meski sudah memasuki triwulan  1 tahun 2018, dua triwulan di tahun 2017 yakni triwulan 3 dan 4, hingga kini belum juga disalurkan Pemprov Malut.

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah (BPKKD) Haltim, Abdurahmam Abdurajak mengaku, hingga  2018 ini Pemprov belum membayar DBH  selama dua triwulan yang bersumber dari lima pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),  Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,(PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP) serta Pajak Rokok.

“Dua Triwulan itu yaitu Triwulan III dan IV, kalau triwulan I dan II sudah terbayar,” kata Abdurahman kepada KabarMalut, Selasa (23/1/2018).

Namun lanjutnya, untuk jumlah total yang  DBH yang akan dibayarkan oleh Pemprov  pada dua triwulan, belum bisa dipastikan kapan akan diberikam, sebab  Surat Keputusan (SK) dari Pemprov soal pembayaran DBH belum diterbitkan.

“Harganya ditentukan melaui SK sementara SK juga belum keluar, karena  dari provinsi masih mengambil data  dari Samsat untuk kelengkapan data,” terangnya.

Sementara, untuk triwulan I dan II yang telah direalisasi oleh Pemprov, sebesar  Rp 9.001.860.629, yang bersumber dari lima pajak diantaranya BPKKAD, Rp 738.935.954, BBNKB Rp 732.866.154, PBBKB, Rp 3.396.321.283, PPPAP sebesar Rp 15.614.440 dan Pajak Rokok senilai Rp 4.118.122.798.

“Sehari dua saya akan ke Provinsi untuk pastikan kendala realisasi DBH yang masih nunggak,” pungkasnya. (dy)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut