Gunakan Sistem Lama, Bupati Halbar Didesak Evaluasi Kinerja ULP

  • Bagikan
Ketua LPP Halbar, Mochtar Dj Dulman

JAILOLO – Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, didesak segera mengevaluasi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diduga masih menggunakan sistem lama yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 3.5. Padahal seharuanya SPSE sudah menggunakan versi 4.2.

“Pak Bupati harus melakukan evaluasi kenerja ULP yang masih gunakan sistem 3.5, yang seharusnya saat ini menggunakan versi 4.2,”ungkap Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan (LPP) Halbar, Mochtar Dj Dulman kepada KabarMalut,  Kamis (1/2/2018).

Menurutnya, berdasarkan amanat Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sudah sangat jelas dengan memberikan ruang yang begitu luas kepada pelaksana PBJ untuk melaksanakan proses pelelangan. Apalagi, telah diperkuat juga dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan e-Tendering, dengan dasar itulah perlu adanya pelaksanaan e-Tendering.

Menurut Mochtar, pelaksanaan e-Tendering yang cepat, baik dalam hal proses PBJ kiranya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif sebagai pelaksana dan legiskatif sebagai pengawasan. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Jadi ini sudah harus menjadi perhatian Pemkab Halbar,” ungkapnya.

Muchtar juga menyarankan, agar ULP Halbar sebaiknya tanggap, karena sebentar lagi berubah nama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sudh tentu dituntut untuk dapat mengelola PBJ yang indepanden sesuai amanah dan semangat perubahan dalam proses e-Tendering.

“UKPBJ menjadi lembaga yang amanah dalam menjalankan regulasi dengan mempertimbang masyarakat jasa konstruksi baik lokal maupun non local,” jelasnya.

Hal itu tentunya, kata Mochtar, butuh senergitas dari semua pihak untuk dapat mendorong perubahan dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, batas akhir penginputan data kontrak untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diakhir Maret, sementara batas penyerapannya minimal 60% di akhir Juni.

Daerah penerima dan pelaksana DAK, dianggap mampu apabila melakukakn penyerapan tepat waktu. Namun sebaliknya, bila ini tidak dipercepat maka dianggap tidak mampu dalam penyerapan anggaran.

“Korelasi  antara kontrak dan penyerapan menjadi impack terhadap kehidupan masyarakat ditandai dengan sirkulasi ekonomi yang semakin baik, oleh karena keterlambatan proses e-tendering dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap  pendapatan masyarakat,” tukasnya.

ULP yang bakal berganti UKPBJ Halbar dapat melaksanakan proses e-tendering yang baik sehingga tidak terkesan mengamankan kebijakan yang mengarah pada pelemahan lembaga itu sendiri. Apalagi mengarah ke perebutan kepentingan ini menjadi tidak fire dan bertentangan dengan amant Perpres. Sehingga dengan begitu, ULP/UKPBJ Halbar sudah ketinggalan jauh dalam pengelolaannya, seharunya LPSE Versi 4.2 terbaru  yang digunakan bukan malah memakai Versi lama dibawah dua tingkat dari versi sekarang, dan regulasi ini jelas karena adanya edaran Permendagri.

“Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi lokal mempunyai impack terhadap DBH daerah yg jauh lebih baik karena dapat memberikan pendapatn buat daerah. Hal ini seharusnya menjadi perioritas utama,” kata Muchtar.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2 yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi diluncurkan pada Januari 2018. Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Peluncuran Aplikasi SPSE v.4.2 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru dimana nantinya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan Langsung, Lelang, Penunjukan Langsung, Kontes, Sayembara, dan Swakelola) wajib dilakukan melalui SPSE.

” SPSE 3.5 dianggap tidak relevan lagi. Untuk itu, harus didirikan melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE Versi 4.2,”tandasnya.

Terpisah Ketua ULP Halbar, Herman  saat dihubungi via hanphone, tdak diangkat, dan selanjutnya via SMS,  tidak dibalas hingga berita ini naik tayang. (*)

 

Editor: Narjo Usman

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut