Pemprov ‘Tahan’ Sisa DBH Pemkab Halbar

  • Bagikan
Kabid Pendapatan BPKD Halbar, Deibbie Sanggelorang

JAILOLO – Hingga memasuki tahun 2018, sisa realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017 belum juga disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

“Ada yang sudah tersalur yakni triwulan I dan II, tetapi ada pula yang belum tersalur sama sekali,” ungkap Kabid Pendapatan BPKD Halbar, Deibbie Sanggelorang kepada KabarMalut di ruang kerjanya, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, hingga kini belum kejelasan kapan sisa DBH disalurkan, apalagi saat ini sudah mulai memasuki triwulan pertama tahun 2018. Maka seharusnya, Peprov Malut secepatnya menyelesaikan sisa DBH tersebut, karena sangat berpengaruh dengan pendapatan Pemkab.

“Semoga pada triwulan pertama tahun ini sudah selesai dibayarkan tahun kemarin punya,” harapnya.

Walaupun demikian, Deibbie mengaku, dari hasil target realisasi belum bisa dipastikan, tetapi baru mencapai Rp 10.058.974.669, dari hasil rincian yang terbayar. Diantaranya, Pajak Rokok Rp 5.910.909.502, Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp 2.140.494.709, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 1.264.775.191, pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 732.552.783, kemudian pajak pengembalian dan pemanfaatan-air permukaan (P3-AP) Rp 10.242.484.

“Baru realisasinya, semoga awal tahap pertama di tahun ini, sudah dapat diselesaikan,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut