Bawaslu: Masyarakat Acuh dengan DPS

  • Bagikan
Bawaslu Malut saat pantau pengumuman DPS di Kelurahan

TERNATE – Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah dipublikasikan di setiap kelurahan agar mempermudah masayarkat yang belum terdaftar untuk bisa melaporkan namanya, akan tetapi hal ini rupanya tidak mendapat respon dari masyarakt untuk datang memastikan dirinya terdaftar atau belum terdaftar dan melaporkan jika belum terdaftar dalam DPS.

Hal ini diketahui ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan di sejumalah kantor kelurahan dan mendapati masyarkat banyak yang acuh terhadap DPS, padahal DPS ini telah dipublikasikan sejak tanggal 24 Maret 2018 lalu.

“DPS itu diumumkan tanggal 24 Maret sampai tanggal 2 April,  ada 10 hari kurang lebih, apa gunanya DPS itu diumumkan sebagai pemberitahuan kepada publik untuk mengecek namanya sudah terdaftar atau belum, apakah sudah ada  yang pindah domisili, atau apakah sudah ada yang pindah status sebagai anggota TNI  Polri, apakah ada yang sudah meninggal,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amri, Rabu (28/3/2018).

Muksin menjelaskan, hasil pantauannya di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Akehuda, Kelurahan Salero, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Gamalama dan Kelurahan Bastiong Talangame, di mana pada kelurahan yang dipantau tersebut belum ada yang datang untuk melapor, jikapun ada hanya satu orang saja.

“Kita pantau ternyata minim partisipasi publik, salah satunya adalah di Keluraan Kampung Pisang itu belum ada yang datang melapor, sementara di Gamalama itu baru satu orang, di Kelurahan Akehuda itu baru satu orang dan di Kelurahan Salero baru satu orang yang datang melaporkan dirinya. Sementara di Talangame belum ada,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan juga di Kelurahan Bastiong Talangame yang penempatan papan pengumuman DPS tidak pada tempat yang strategis sehingga Bawaslu meminta kepada pihak penyelenggara di kelurahan tersebut untuk memperabiaki.

“Tadi juga sudah disampaikan kepada ketua DPS untuk segera hari ini juga memperbaiki mekanisme BPS-nya, biar masyarkata bisa melihat,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, cara pengumuman BPS yang disampaikan melalui toa masjid sehingga masyarakat juga dapat mengetahui, akan tetapi partisipasi publik masih saja rendah, padahal jika tidak melaporkan namanya akan menjadi masalah pada saat menjelang  hari pemilihan.

“Nanti pada tanggal 27 baru ada yang datang komplain, padahal ada waktu 10 hari untuk melapor, ini fenomena TPS yang kita cek dan bisa jadi ini juga terjadi di seluruh TPS yang ada di tiap kelurahan,” ungkapnya.

Muksin menambahkan, agar efektif dibutuhkan partisipasi dari tim sukses pasangan calon dalam mengingatkan simpatisannya untuk memeriksa kemabli DPS, dia mengkritik tim sukses yang hanya bisa berkampanya seja tanpa memperhatiakn hal ini.

“Tim sukses tugasnya bukan hanya berkampanye, tim sukses juga punya tugasnya itu menyampaikan kepada publik bahwa yang tidak terdaftar ke-pada simpatisanya yang belum terdaftar untuk kroscek, tapi  tim suksesnya hanya sibuk untuk kampanya dan tidak menyampaikan nanti tangga 26 dan 27 tim sukses yang protes kepada penyelenggara, padahal kesalahnya siapa,” tegasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut