DD 20 Persen Ditahan, Abdesi Semprot BPKD Halbar

  • Bagikan
Ketua APDESI Halbar, Rustam Fabanyo

JAILOLO – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), sangat menyesalkan atas kelalaian dan sikap masa bodoh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halbar dalam poroses pencairan Dana Desa 20 persen dan Operasional Pemdes tahun 2018.

Ketua Apdesi Halbar, Rustam Fabanyo kepada KabarMalut, Jumat (27/4/2018) mengatakan, dari hasil amatan Apdesi, dengan penundaan pencairan ini sengaja di perhambat dan dipersulit oleh BPKD Halbar.

“Alasan Apdesi sangat mendasar, karena dokumen yang menjadi persyaratan pencairan telah dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarajat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Halbar, guna mengajukan permohonan proses pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Halbar,” ungkapnya.

“Permohonan sudah di ajukan dua minggu lalu, dan lebih parah lagi Dana Desa, yang diatur jelas dalam Permenkeu bahwa dana desa hanya bisa berada di rekening kasda 7 hari, setelah itu langsung ditransfer ke kasdesa. Namun, sampai sekarang ada beberapa desa telah clear dokumentnya tidak dicairkan tanpa ada penjelasan yang pasti,” sambungnya.

Rustam mengatakan, Apdesi sangat bingung dengan sistem pengelolaan Keuangan Pemda Halbar saat ini yang terkesan tidak tertib pengelolaan keuangan.

“Bagaimana mau mendidik dan membina desa. Untuk itu, hal ini harus di evaluasi langsun oleh Bupati Halbar Danny Missy agar kebijakan jangan jadi putusan tertinggi sehingga terkesan menyalahi ketentuan yang telah diatur,” ujarnya.

Dia mendesak akan mengambil langkah tegas atas nama Apdesi Halbar akan melakukan presure pada hari Senin 30 April 2018 guna mendapat penjelasan pasti. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut