Pemecatan ASN Korupsi, Pemkab Masih Konsultasi ke Kemendagri

  • Bagikan
Kabag Hukum Setda Haltim, Ardiansyah Madjid

MABA – Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado untuk melakukan pemecatan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), yang terlibat kasus korupsi. Bagian Hukum Setda Haltim bakal melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kabag Hukum Setda Haltim, Ardiansyah Madjid mengaku kajian hukum atas edaran BKN Manado  untuk melakukan eksekusi terhadap para ASN korup yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan sudah tuntas dilakukan.

“Karena dalam PP no 11 itu sudah sangat jelas diatur terkait sanksi bagi ASN Korup, tetapi untuk mendudukan norma hukum kepada setiap individu dengan kasus yang berbeda-beda ini perlu kita lakukan konsultasi terlebih dahulu,” kata Ardiansyah kepada KabarMalut, Senin (21/5/2018).

Sementara, lanjutnya dalam kajian yuridis yang dilakukan terhadap beberapa nama yang akan dieksekusi, pihaknya masih memiliki beberapa pertimbangan yang terlebih dahulu dikonsultasikan seperti penerapan sanksi bagi para ASN korup sebagaimana PP 11 agar sesuai dengan norma hukum yang ada.

“Yang kita putuskan juga konsekuwensinya luas. Memang PP no 11 masih ada ruang untuk banding, makanya kebijakan yang diambil oleh Bupati harus benar-benar matang agar tidak berpotensi digugat nantinya,” ungkap Ardian.

Sejauh ini dari 10 kabupaten/kota bahkan provinsi belum ada yang melakukan proses pemberhentian terhadap para ASN korupsi tersebut karena belum ada petunjuk yang jelas.

” Dari Biro Hukum Provinsi juga sudah sampaikan surat ke Kemendagri untuk meminta petunjuk penerapan pemberhentian ASN yang sudah dinyatakan bersalah, cuman dari Kemendagri belum ada respon, makanya kita di kabupaten harus konsultasi dulu,” terangnya.

Sementara itu,  untuk kepastian eksekusi alias pemberhentian bagi para ASN tersebut, dirinya mengaku setelah konsultasi dilakukan dalam waktu dekat ini dan apa bila sudah ada jawaban dari Kemendagri maka Pemkab Haltim tidak segan-segan untuk melakukan eksekusi terhadap para ASN korup yang sedang menjalani hukuman.

“Kami memiliki atasan Kemendagri, jadi  apa salahnya kalau diminta petunjuk dulu, prinsipnya kalau sudah ada petunjuk dari Kemendagri maka langsung eksekusi,” tutup dia. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut