BPD Bobo Polisikan Kades Michael Kurama

  • Bagikan
Kantor Polres Halsel

LABUHA – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bobo, Kecamatan Obi Selatan melaporkan Kepala Desa (Kades) Bobo Michael Kurama ke pihak Kepolisian Polres Halmahera Selatan (Halsel), atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD)  dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Selain DD dan ADD, BPD juga melaporkan Michael atas kasus penipuan dan manipulasi dokumen RKPDes tahun 2018.

Sekretaris BPD Bobo, Fiktor Pattiasina mengatakan, pencairan 20 persen DD sebesar sekira Rp 200 juta lebih awal bulan Mei lalu, dalam rancangan RKPDes Desa Bobo yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, tertuang ada kesepakatan bersama masyarakat dalam bentuk rapat bersama yang ditandatangani Ketua dan anggota BPD. Padahal nyatanya, tidak pernah dilaksanakan rapat, begitu juga dengan pembuatan RKPDes, tanda tangan anggota BPD juga dimanipulasi.

“Kami sudah buat laporan ke Polres Halsel, untuk di tindaklanjuti ke proses hukum,” ungkap Fiktor didampingi Ketua BPD Yusak Kurama, Rabu (23/5/2018).

Dikatakan Fiktor, ada beberapa item kegiatan tahun 2017 yang dinilai tidak sesuai bahkan terkesan ganji karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan ke BPMD. Misalnya pembangunan jalan desa di Dusun Timur sepanjang 375 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 207.280.000, namun kenyataan seluruh upah kerja dan biaya material lokal seperti pasir dan batu diberikan sebesar Rp 90 juta, sementara dalam LPJ tertuang besaran upah tukang dan biaya harga material senilai Rp 145.780.000.

“Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan itu biayanya dihitung borong oleh Kades yang didalamnya sudah termasuk biaya tukang dan harga material lokal sebesar Rp 90 juta, akan tetapi pada dokumen LPJ itu nilainya naik menjadi Rp 145.780.000 dan harga materialnya dihitung per kubik, sementara dalam kesepakan dengan warga menggunakan sistem borongan,” tandas Fiktor.

Begitu juga dengan pembangunan gedung sekolah PAUD senilai Rp 180.142.000 diduga terjadi mark up anggaran, ukuran pondasi 8×6 meter dengan ketingian hanya 50 centi namun memakan timbunan hingga 50 kubik. Padahal jika hitung secara realistik, bangunan pondasi tersebut hanya membutuhkan timbunan tidak lebih dari 20 kubik.

“Parahnya lagi proyek ini ditangani langsung adik kandung Kades Michael Kurama,” terangnya.

Lebih lanjut Fiktor mengungkapkan, anggaran pembinaan PKK  sebesar Rp 15 juta diberikan kepada isteri Kades, sementara pengurus PKK hingga kini belum pernah terbentuk alias tidak ada. Begitu juga biaya untuk lembaga adat sebesar Rp 20 juta juga fiktif, kemudian pembangunan dreanase senilai Rp 104.108.000 tidak melibatkan masyarakat namun diserahkan pada ponakan Kades.

“Lalu pengadaan bibit cengkeh senilai Rp 25 juta dan kegiatan pembinaan olahraga Rp 15 juta, yang totalnya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Senada disampaikan Ketua BPD Bobo Yusak Kurama, dirinya mengaku kecewa dengan gaya kepemimpinan Kades Michael Kurama, yang dinilai tidak transparan dalam mengelola DD maupun ADD. Padahal untuk Desa Bobo sendiri total dana yang diterima untuk tahun 2017 mencapai Rp 1,1miliar dan di tahun 2018 ini meningkat menjadi Rp 1,2 miliar.

“Hanya saja dalam pelaksanaanya Kades tidak pernah terbuka bahkan dalam melaksanakan kegiatan tidak berkoordinasi, apalagi melibatkan BPD selaku lembaga pengawas di desa,” sesalnya.

Olehnya itu, atas nama Ketua BPD mewakili masyarakat berharap pada aparat Kepolisian Halsel agar segera memproses kasus ini dengan memeriksa bersangkutan. BPD juga merencanakan melaporkan persoalan ini ke DPRD.

“Rencana kasus ini juga akan kita sampaikan ke DPRD,” pungkas Yusak.

Kabag Ops Polres Halsel, AKP Boedi ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui soal laporan tersebut, karena dirinya kini masih berada di luar daerah.

“Saya masih di luar daerah, jadi belum dapat laporan. Nanti besok saya cek laporannya,” singkat Boedi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut