lPMI Makyoa Duga Polda Intervensi Kinerja KPU dan Bawaslu

  • Bagikan
Ketua Umum IPMI-Makayoa, Risno Lutfi

LABUHA – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Makian Kayoa (IPMI-Makayoa) angkat bicara perihal pemangilan penyidik Polda Malut terhadap Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, Komisioner Bawaslu Malut Aslan Hasan dan Ketua KPU Syahrani Somadayo beberapa hari terakhir. IPMI Makayo menduga Polda hendak mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu atas hasil pemilihan gubernur (Pilgub) Malut pada 27 Juni lalu.

Bagi IPMI-Makayoa, proses Pilgub telah berakhir damai, lancar dan tidak terjadi konflik apapun itu karena para penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu tetap menjaga integritas dan independensi mereka.

“Pilkada serentak  telah berahir di berapa minggu yang lalu, dari semua kalangan telah mengucapkan selamat atas terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dan memberikan apresiasi yang tinggi oleh KPU dan Bawaslu Maluku Utara dikarenakan, Pilkada kali ini telah damai, aman dan tentram,” ujar Ketua Umum IPMI-Makayoa, Risno Lutfi kepada KabarMalut, Jumat (20/7/2018).

Bahkan, Kapolda Malut juga mengucapan apresiasi kinerja KPU dan Bawaslu, namun aneh ketika beberapa hari ini terakhir melalui penyidik Dit Reskrium dan Reskrimsus intens melayangkan surat panggilan kepada KPU dan Bawaslu atas dugaan penyalanggunaan kewenangan dan dugaan korupsi tahun 2018. Langkah Polda diduga telah mencampuri urusan KPU dan Bawaslu atas hasil Pilgub Malut.

“Kami menduga Polda Malut telah mencampuri kinerja KPU dan Bawaslu Maluku Utara,” jelas Risno

Padahal dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (1) meskipun telah diatur secara jelas bahwa Polri/kepolisian harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Titik rawan netralitas polisi itu terletak pada fungsi kepolisian yang dinyatakan pada Pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 sebagai salah satu ‘fungsi pemerintahan’ negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena di negara-negara demokrasi, fungsi kepolisian adalah penegak hukum dan netralitas dalam menjalankan tugas menjadi tumpuan utama. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut