Pembatalan SKCK Disesalkan, Penasihan AHM Minta KPU Tolak Surat Kapolda

  • Bagikan
Penasihat Hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab

TERNATE – Pembatalan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Malut, yang diterbitkan Dit Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari 2018, disasali Penasihat Hukum AHM.

“Kami sangat menyayangkan adanya surat tersebut yang menurut kami, surat tersebut dibuat dengan sangat gegabah dan bertendensi abuse of power. Oleh karena itu, sepatutnya KPU Maluku Utara menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui surat Kapolda Maluku Utara tersebut,” kata Penasihat Hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab dalam pres release yang terima KabarMalut, Kamis (26/7/2018).

Wa Ode mengatakan, saat diterbitkannya SKCK oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2018, AHM nyata-nyata tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun. Sebab tanggal 13 Juni 2017, Perkara Masjid Raya Sanana yang disidangkan pada Pengadilan Tipikor Ternate, Majelis Hakim mennjatuhkan Putusan bebas dan menyatakan AHM tidak terbukti bersalah melakukan Tipikor dalam kasus tersebut, sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte.

“Jadi jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018, AHM sudah divonis bebas. Putusan Pengadilan Tipikor Ternate tesebut juga diperkuat dengan Putusan MA No. 2881 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 April 2018 oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar,” jelasnya.

Sementara penetapan tersangka kepada AHM oleh Polda Maluku Utara dalam Perkara Bandara Bobong, lanjut Wa Ode, juga dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 3/Pid.Pra/2017/PN Tte tanggal 22 Februari 2017, atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018.

“Perkara Bandara Bobong secara semena-mena diambil alih oleh KPK dan walaupun tanpa adanya alat bukti yang sah dan relevan, kemudian KPK menetapkan AHM sebagai tersangka pada tanggal 13 Maret 2018 atau jauh setelah diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018,” ungkapnya.

Wa Ode menambahkan, faktanya jelas bahwa ketika AHM mengajukan SKCK ke Polda Metro Jaya, AHM sedang tidak tersangkut masalah hukum apapun. Jika kemudian Polda Metro Jaya mencabut SKCK sebagaimana Surat Kapolda tanggal 20 Juli 2018, artinya surat tesebut sama sekali tidak mendasar dan nyata-nyata telah terjadi abuse of power.

“Sekali lagi, secara hukum, KPU Maluku Utara harus menolak Surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Surat Kapolda Maluku Utara itu,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut