Tidak Transparan, Masyarakat Sagea Demo Kades

  • Bagikan
Masyarakat Sagea saat mengelar Demo di depan kantor desa

WEDA – Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa (Pemdes), masyarakat Desa Sagea Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan demo terhadap Kades Sagea, Nafsia Selasa. Warga menuntut transparansi anggaran seperti terpasangnya pada Baliho APBDes tahun 2018 yang dipasang di depan kantor desa setempat.

Kordinator Lapangan, Alfian Salim mengatakan, kehadiran UU nomor 6 tahun 2014 Pasal 24 sangat jelas bahwa, Pemdes berdasarkan beberapa asas diantaranya yang paling urgen adalah asas keterbukaan atau asas transparansi. Namun realitasnya, Pemdes tidak melaksanakan amanat UU nomor 6 tahun 2014, sehingga terjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat.

“Sampai saat ini tidak ada transparan ADD terkait dengan program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam musyawarah desa,” kata Alfian di depan kantor Desa Sagea, Senin (30/7/2018).

Dia juga menambahakn, selain Pasal 24 dan Pasal 28, terdapat pula pasal 68 yang mengatur masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemdes serta mengawasi kegiatan Pemdes, baik itu pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Aturan suda jelas, namun Pemdes Sagea tidak ada transparan,”  tegasnya.

Ia menjelaskan, soal transparan ini bukan hanya soal ADD saja namun soal bibit jagung yang milik masyarakat pun dijula oleh Pemdes tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan masyarakat.

“Pemdes Sagea dengan seenaknya melakukan kebijakan tanpa berfikir hak masyarakat,” ucap dia dengan mengatakan Pemdes Sagea telah melakukan pencurian.

Menurutnya, internal Pemdes Sagea antara pimpinan dan bawahannya juga tidak harmonis, karena pimpinan tidak mau mendengar saran dari para stafnya.

“Bagaimana bisa mengatur masyarakat, sementara di internal pemerintahan saja tidak saling dengar,” cetusnya.

Untuk itu, masyarakat meminta Pemda Halteng, melalui BPMD agar segera mengeluarkan rekomendasi pemilihan kepala desa (Pilkades)  sagea dipersecepatkan.

“Segera melakukan pemilihan baru agar bisa ada kepala desa definitif, karena Plt Kades  Sagea ini tidak berfungsi sama sekali, malahan menambah masalah di desa,” tegasnya.

Setelah hampir dua jam melakukan demonstrasi, massa aksi kemudian ditemui Plt Kades Nafsia Selasa untuk melakukan hearing namun tidak menemukan hasil karen Bendahara Desa tidak berada di tempat untuk menjelaskan pengelolaan anggaran. Sementara bibit jagung yang dijual, uang penjualan telah digunakan untuk kepentingan desa.

“Bendahara ada keluar daerah dia ada urus kepentingan masyarakat jadi nanti tunggu dia datang saja karena seluruh total data anggaran itu ada di Bendahara. Soal penjualan bibit jagung milik masyarakat itu saya jual agar uaang itu bisa beli minyak untuk penerangan lampu desa, tapi kalau masyarakat tidak terima, saya akan mengantikan bibit jagung itu,” cetusnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut