BAPPOR Desak Periksa Bupati Halsel dan Gubernur

  • Bagikan
Aksi BAPPOR desak pemeriksan Bupati Halsel dan Gubernur Malut di depan kantor Kejati Malut

TERNATE – Pengelolaan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahan pertambangan yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan (Halsel) diduga terjadi penyalanggunaan. Barisan Pemuda Pelopor Pulau Obi (BAPPOR) meminta aparat penegak hukum segera memeriksa Bupati Halsel Bahrain Kasuba dan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba guna mempertanggung jawabkan persoalan ini.

Koordinator BAPPOR, M. Risman Amin Boti mengaku, Bupati Halsel dan Gubernur Malut tidak transparan dalam anggaran bantuan perusahan, mulai dari CSR dan anggaran pembangunan infrastruktur khususnya pasca banjir akhir 2016 lalu.

“Kejati Maluku Utara harus tegas mengusut kasus seluruh persoalan di kepulauan Obi Halmahera selatan terutama menindak lanjuti perkembangan beberapa laporan persoalan penyalagunaan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya pasca banjir akhir 2016 dan pemeriksaan Kadis ESDM Malut terkait pengelolaan CSR pada hampir semua perusahaan di Pulau Obi. BAPPOR Pulau Obi meminta Bupati Halmahera Selatan dan Gubernur Maluku Utara harus diperiksa,” kata Risman kepada KabarMalut, usai aksi unjuk rasa di Kantor Cabang PT Harita Group, Senin (3/9/2018).

BAPPOR juga mendesak BPK-RI Perwakilan Malut menujukkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 yang mengatakan salah satu perusahaan yaitu PT Megah Surya Pertiwi (MSP) menemukan ada penyalanggunaan Pajak Permukaan Air tahun 2017 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 3,2 miliiar.

“Kami juga meminta kepada Kejati Malut untuk memanggil Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kawasi Kecamatan Obi, Halmahera Selatan,” harapnya.

Selain itu, keberadaan tenaga kerja asing juga perlu didata karena sangat merugikan putra daerah karena terjadi manopoli pekerjaan. Namun keberadaan warga asing ini tidak diketahui jumlahnya oleh pihak terkait.

“Keimigrasian Ternate harus terbuka atas jumlah berapa banyak TKA masuk di Kepulauan Obi, Halmahera Selatan,” tegasnya.

BAPPOR sendiri telah menyurat ke PT Harita Group Perwakilan Ternate, BPK-RI Perwakilan Malut, Kejati Malut dan Kantor Imigrasi Kelas I Ternate untuk hearing. Hanya saja hingga kini tidak ditanggapi sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa mempetanyakan pesoalan tersebut. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut