Halbar Miliki Kecamatan dan Desa ‘Siluman’

  • Whatsapp
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh

TERNATE – Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) rupanya selama ini memiliki sebuah kecamatan dan enam desa yang dianggap ‘Siluman’ karena tidak diakui oleh pemerintah. Hal ini terungkap dalam persidangan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Gubernur Maluku Utara (Malut) di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu kemarin.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kecamatan Jailolo Timur yang dibentuk Pemkab Halmbar didalamnya terdapat enam desa yakni Desa Pasir Putih, Bobaneigo, Tetewang, Akelamo Kao, Gamsungi dan Desa Dum-Dum, selama tidak tercatat di Kemendagri. Sebab wilayah tersebut, merupakan wilayah Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan masuk pada termasuk enam desa yang diklaim Halbar.

Muat Lebih

“Apabila kita lacak dari aspek regulasi, enam desa tersebut seluruhnya masuk ke dalam Kecamatan Kao Teluk, mulai dari Permendagri nomor 66 tahun 2011, Permendagri nomor 18 tahun 2013, Permendagri nomor 55 tahun 2015, sampai dengan yang terakhir permendagri yang terbaru Permendagri nomor 137 tahun 2017 masuk dalam Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, dari seluruh regulasi yang masih berlaku sampai dengan saat ini, enam desa tersebut masuk ke dalam wilayah Halmahera Utara,” kata Zudan di hadapan majelis hakim MK.

Dari perspektif pemerintahan, lanjut Zudan, setiap kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa diberi kode wilayah tertentu. Apabila Kemedagri belum menebitkan kode wilayah, maka berarti daerah tersebut belum menjadi desa, maupun belum menjadi kecamatan.

“Kami menyebutnya adalah desa persiapan ataupun kecamatan persiapan. Di dalam perspektif DAU, DAK, alokasi dana desa belum dihitung sebagai desa. Kode-kode desa dan kode kecamatan sudah tertuang di dalam Permendagri 137 tahun 2017,” jelasnya.

Terkait Perda nomor 6 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur, Zudan mengaku Perda yang dibuat Pemkab Halbar oleh Kemendagri  tidak pernah diakui sehingga tidak menerbitkan kode wilayahnya. Apalagi sekarang sudah ditegaskan di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Desa, bahwa untuk membuat Perda tentang Desa dan Pembentukan Desa harus menunggu nomor kode wilayah dari Kemendagri.

“Kami sampaikan apabila sebuah desa atau kecamatan tidak memiliki kode wilayah, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah administrasi. Maka penyelenggaraan pemerintahannya adalah tidak sah, bertentangan dengan UU Pemda dan bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya. (rdx)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *