Penyusunan DPT 6 Desa Perlu Konsultasi ke MK

  • Bagikan
Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan

JAKARTA – Mahkamah Konstutusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil Pilgub Maluku Utara (Malut) 2018 pada 2 kecamatan yakni, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat (Talbar) Kabupaten Pulau Taliabu, serta 6 desa yang sempat disengketakan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Halmahera Utara (Halut). Khusus 6 desa, MK memerintahkan KPU terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara de facto sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung.

Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan mengatakan penyusunan DPT 6 desa yakni Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-Dum dan Desa Akelamo Kao, perlu dikonsultasi kembali ke MK. Sebab, dalam amar putusan, tidak merinci metodi penetapan DPT yang dimaksudkan MK.

“Sebelum proses pelaksanaan PSU di 6 desa, kami merasa penting melakukan rapat koordinasi bersama. Setelah itu, kita konsultasikan formula pendataan DPT seperti apa, karena dalam rincian keputusan tidak dirincikan bagaimana metode penetapan DPT untuk mengakomudir itu,” kata Aslan kepada KabarMalut, usai menghadiri persidangan PHPKada Malut di Mahkamah Konstitusi, Senin (17/6/9/2018).

Menurut Aslan, sumber penyusunan hingga penetapan DPT sesuai ketentuan Undang-Undang (UU), merujuk pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Jika menggunakan ketentuan ini, maka data DPT bakal sama saat Pilgub lalu.

“Kalau itu (UU) menjadi rujukan, maka akan muncul persoalan yang sama seperti saat ini, mereka (warga 6 desa) masuk pada wilayah Halut. Karena basus penetapan DPT merujuk pada DP4, DAK2 dan Coklit. Ini tentunya menjadi muatan materi yang harus dikonsultasikan,” jelasnya.

Jika tidak bisa mengakomudir warga 6 desa ber-KTP Halbar pada DPT normal, maka bisa diakomudir dalam daftar pemilih tambahan. Namun hal ini juga bakal bermasalah karena oleh UU 6 desa diakui sebagai wilayah Halut.

“Jadi tidak mungkin dia menggunakan KTP Halbar, kita bisa masukkan dia dalam pemilih tambahan jika misalnya kesulitan kita mengakomudir di DPT normal. Tetapi masalahnya, kalau kita masukan pemilih tambahan yang terdata oleh UU diakui sebagai wilayah Halut juga tidak mungkin,” cetusnya.

Bawaslu bakal menggelar rapat koordinasi dengan KPU serta unsur terkait untuk berkonsultasi ke MK terkait metode pendataan ulang DPT di 6 desa. Sementara 2 kecamatan lainnya, tidak bermasalah dan akan dilakukan PSU sesuai DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita harus konsultasi dulu ke Mahkamah Konstitusi, karena mereka yang membuat keputusan, kita tidak mungkin mengambil langkah diluar dari keputusan,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut